SOPPENG — Penarikan satu unit mobil pick up di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, menjadi sorotan aktivis hukum Rudiandi C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In. senin (21/9/2026), Kendaraan tersebut disebut ditarik pihak Mandiri Finance Cabang Kabupaten Bone pada 17september.
Rudiandi meminta pihak perusahaan menjelaskan secara terbuka dasar kewenangan, prosedur, dan dokumen yang menjadi landasan penarikan kendaraan tersebut. Ia juga mempertanyakan apakah terdapat putusan atau penetapan pengadilan yang berkaitan dengan tindakan tersebut.
Menurut Rudiandi, yang perlu diperjelas bukan hanya alasan kendaraan ditarik, tetapi juga siapa yang berwenang melakukan penarikan dan dokumen apa yang menjadi dasar tindakannya.
Ia mempertanyakan apakah petugas yang datang ke lokasi telah membawa surat tugas, surat perintah, atau dokumen resmi lainnya.
> “Yang perlu dijelaskan adalah dasar penarikannya. Apakah ada surat tugas, surat perintah, atau dokumen resmi yang menjadi dasar tindakan tersebut?” kata Rudiandi.
Status Kendaraan dan Dokumen Dipertanyakan
Rudiandi juga meminta kejelasan mengenai status kendaraan serta hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan perusahaan pembiayaan.
Menurutnya, keterbukaan dokumen penting untuk memastikan proses penarikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
“Kalau memang ada dasar dan kewenangannya, tunjukkan dokumennya. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui kendaraannya ditarik tanpa mengetahui dasar dan prosedurnya,” ujarnya.
Ia meminta pihak terkait menjelaskan siapa yang memberikan perintah, siapa yang melakukan penarikan, dasar kewenangannya, serta apakah proses tersebut dituangkan dalam berita acara atau dokumen resmi lainnya.
Rudiandi menegaskan, sorotan tersebut bukan untuk langsung menyimpulkan adanya pelanggaran. Menurutnya, persoalan harus dilihat berdasarkan dokumen, status kendaraan, hubungan pembiayaan, dan prosedur penarikan yang ditempuh.
Hingga berita ini disusun, Mandiri Finance Cabang Kabupaten Bone perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kronologi, dasar penarikan, serta ada atau tidaknya putusan maupun dokumen hukum yang menjadi dasar tindakan tersebut.
Sorotan kini mengarah pada dokumen: siapa yang memberikan kewenangan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana prosedur penarikan itu dijalankan.Red
