BONE – BreakingNewsPost.id – Praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada seorang oknum Kepala Desa berinisial IW di Kecamatan Cina yang diduga kuat memfasilitasi penimbunan dan peredaran ilegal solar serta Pertalite.
Yang lebih meresahkan, dugaan ini muncul di tengah gencarnya kampanye pemberantasan mafia BBM oleh Pemkab Bone melalui pembentukan Satgas BBM Merah Putih. Ironisnya, beredar informasi bahwa oknum Kades IW justru tercatat sebagai bagian dari struktur kepengurusan satgas tersebut, memicu dugaan konflik kepentingan yang sistemik.
Modus Operandi: Surat Keterangan Palsu?
Berdasarkan pantauan tim investigasi DPW APKLI Merah Putih Sulsel, modus yang digunakan diduga memanfaatkan kewenangan jabatan kepala desa untuk menerbitkan surat keterangan guna meloloskan pengangkutan BBM dalam volume besar di SPBU.
Padahal, Peraturan Bupati Bone secara tegas membatasi pembelian BBM subsidi: maksimal 6 jerigen untuk nelayan dan 3 jerigen untuk petani per hari. Namun, fakta di lapangan menunjukkan anomali.
“Dari monitoring kami, oknum ini mampu mengambil hingga 30 jerigen per SPBU dalam sehari. Ini jelas melanggar aturan dan menciptakan kelangkaan buatan. Warga terpaksa antre berjam-jam sementara oknum tertentu memborong stok untuk dijual kembali ke industri dengan harga pasar,” ungkap Rudiandi, Kabid Transformasi dan Informasi DPW APKLI Merah Putih Sulsel, Minggu (19/10/2026).
Akibat praktik ini, petani dan nelayan—yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi—justru menjadi korban utama kelangkaan dan ketidakpastian pasokan.
Konflik Kepentingan di Tubuh Satgas
Temuan paling krusial dalam kasus ini adalah dugaan adanya “tikus dalam lumbung”. Jika informasi yang beredar benar bahwa oknum Kades IW merupakan anggota Satgas BBM Merah Putih, maka integritas lembaga pengawas tersebut dipertanyakan habis-habisan.
“Apa fungsi Satgas jika anggotanya sendiri yang diduga menjadi aktor utamanya? Ini bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi kolusi yang terstruktur. Satgas yang dibentuk untuk memberantas mafia, justru dicurigai melindungi atau bahkan menjadi bagian dari mafia itu sendiri,” ujar seorang warga Kecamatan Cina yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Kondisi ini menuntut evaluasi total dari Bupati Bone terhadap komposisi dan kinerja Satgas BBM Merah Putih. Publik berhak tahu apakah ada pembiaran atau keterlibatan aparat lain dalam rantai distribusi ilegal ini.
Ancaman Pidana Berat
Penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pelaku dapat dijerat pasal penimbunan atau penggelapan barang strategis dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Aktivis memberikan peringatan keras kepada oknum terkait. “Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan hajat hidup orang banyak. Kami mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polresta Bone dan Kejaksaan, untuk segera turun tangan mengusut tuntas jaringan ini tanpa pandang bulu,” tegas Rudi Andi.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi terhadap oknum Kades IW belum berhasil dilakukan. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait, termasuk Pemkab Bone, untuk menjelaskan efektivitas pengawasan Satgas BBM yang selama ini diklaim berjalan optimal.Tim/Red
