SOPPENG — Pekerjaan peningkatan Jalan Tani Pallajatie di Dusun Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Dana Desa senilai Rp 45,230.000 itu dilaporkan melibatkan tenaga kerja warga secara gotong royong, padahal menggunakan anggaran pemerintah. Jamaluddin, Ketua LSM APKAN RI Kabupaten Soppeng, mempertanyakan transparansi mekanisme tersebut. Ia menduga adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Warga terlibat kerja bakti, tetapi anggarannya dari negara. Kami ingin tahu, apakah upah pekerja sudah dibayarkan sesuai RAB, ataukah ada ketidakjelasan pengelolaan anggaran?” ujar Jamaluddin Sabtu (31/10/2026).
warga setempat mengaku turut serta dalam pengerjaan jalan tersebut secara gotong royong. Namun, ia menyatakan tidak menerima upah harian sebagaimana lazimnya terjadi pada proyek infrastruktur desa.
Hal ini memicu kecurigaan adanya potensi ketidaksesuaian administrasi. Dalam prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap pengeluaran anggaran harus memiliki bukti pertanggungjawaban yang jelas, termasuk daftar hadir dan bukti pembayaran upah tenaga kerja.
Jamaluddin menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan partisipasi masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah kejelasan status keterlibatan warga tersebut dalam skema anggaran resmi.
“Jika ini swakelola, harus ada kelompok masyarakat resmi dengan surat keputusan dan kontrak bersama Pejabat Pembuat Komitmen. Jika melalui penyedia jasa, harus ada badan usaha pelaksana. Jika warga bekerja sukarela sementara pos upah tetap tercantum dalam RAB, perlu ada penjelasan resmi mengenai penggunaan anggaran tersebut,” jelasnya.
Pelibatan masyarakat dalam proyek pemerintah dimungkinkan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan pedoman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Mekanisme ini mensyaratkan adanya kelompok masyarakat yang terbentuk secara resmi, memiliki surat keputusan pembentukan, serta membuat kesepakatan atau kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Seluruh komponen biaya, termasuk upah tenaga kerja, harus tertuang dalam RAB dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti pembayaran.
Jika pekerjaan dilakukan secara gotong royong murni tanpa upah, maka komponen upah tenaga kerja dalam RAB seharusnya tidak dicairkan, atau dialihkan untuk kebutuhan material melalui perubahan dokumen yang sah.
Jamaluddin mendesak Pemerintah Desa Lompulle dan instansi terkait di Kabupaten Soppeng untuk membuka informasi publik terkait:
1. Nilai total realisasi anggaran beserta rincian penggunaannya;
2. Status pelaksana pekerjaan: penyedia jasa atau mekanisme swakelola;
3. Daftar nama tenaga kerja yang tercatat dalam administrasi proyek;
4. Bukti pembayaran upah kepada tenaga kerja;
5. Dasar hukum pelibatan warga apabila tidak melalui mekanisme swakelola resmi.
(Tim Redaksi)
