SOPPENG — Sistem ganjil-genap pembelian BBM bersubsidi dihentikan, tetapi antrean kendaraan di SPBU Pertamina Sumber Jati masih mengular pada Jumat (25/9/2026). Kondisi tersebut kembali menempatkan persoalan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi dalam sorotan.
Pertanyaan yang muncul kini lebih mendasar: apakah pasokan BBM sudah benar-benar normal, atau antrean sebelumnya hanya terkendali karena pembatasan nomor kendaraan?
Aktivis Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In. meminta Pertamina dan pemerintah tidak berhenti pada penghentian kebijakan ganjil-genap. Menurut dia, kondisi distribusi harus diuji dengan data yang dapat diverifikasi.
“Kalau ganjil-genap dihentikan, yang harus dipastikan adalah apakah pasokan memang sudah normal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai pembatasan dihentikan, tetapi persoalan antrean kembali muncul,” ujar Rudiandi.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel menerapkan sistem ganjil-genap untuk pembelian Pertalite dan Solar bersubsidi pada 13–20 September 2026 sebagai salah satu langkah mengurai antrean kendaraan di SPBU.
Setelah kebijakan tersebut dihentikan, efektivitas pengawasan menjadi perhatian. Pemerintah sebelumnya melibatkan Pertamina Patra Niaga dan sejumlah unsur terkait dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Kondisi di SPBU Sumber Jati karena itu perlu diuji melalui sejumlah indikator. Seberapa panjang antrean? Berapa lama kendaraan menunggu? Berapa volume BBM yang diterima SPBU? Berapa kendaraan yang dilayani? Dan bagaimana pola pengisian konsumen?
Data tersebut diperlukan untuk membedakan antara persoalan pasokan, kapasitas pelayanan, peningkatan permintaan, pola pengisian, atau faktor lain yang masih perlu diverifikasi.
Rudiandi meminta Pertamina menjelaskan kondisi pasokan dan mekanisme pengawasan setelah ganjil-genap dihentikan.
“Publik berhak mengetahui apakah pasokan sudah benar-benar mencukupi. Kalau antrean masih terjadi, pemerintah perlu menjelaskan penyebabnya berdasarkan data, bukan sekadar kebijakan pembatasan,” katanya.
Pertamina dan pemerintah daerah juga perlu menjelaskan apakah penghentian ganjil-genap diikuti penyesuaian pasokan, optimalisasi pelayanan SPBU, serta penguatan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Panjang antrean, menurut prinsip verifikasi jurnalistik, tidak dengan sendirinya membuktikan kelangkaan ataupun penyimpangan. Namun, kondisi tersebut menjadi indikator yang patut dijelaskan melalui data distribusi dan pelayanan.
Kini, setelah ganjil-genap dihentikan, SPBU Sumber Jati menjadi salah satu titik untuk melihat apakah distribusi BBM bersubsidi benar-benar telah kembali normal.
Jika antrean tetap mengular setelah pembatasan dicabut, apakah persoalannya berada pada pasokan, distribusi, kapasitas pelayanan, atau pola konsumsi?
(Red)
