KUPANG — Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tidak hanya mampu menjalankan kebijakan pemerintahan, tetapi juga mengomunikasikan program dan layanan publik secara jelas, akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Tuntutan tersebut mengemuka dalam Workshop Fasilitasi Teknis Kepemimpinan Provinsi dan Komunikasi Kebijakan untuk Program-Program Prioritas serta Layanan Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang digelar Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT bekerja sama dengan SKALA dan Kompas Institute.
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 23–25 September 2026, di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT. Workshop tersebut menjadi ruang penguatan kapasitas ASN dalam komunikasi pemerintahan, keterampilan jurnalistik, pengelolaan informasi publik, dan pemanfaatan media digital.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Frans Sales Sodo, mengatakan aparatur pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
Menurut Frans, ASN tidak cukup hanya merumuskan dan menjalankan kebijakan. Aparatur juga harus mampu menjelaskan program prioritas dan layanan dasar kepada masyarakat sekaligus mengelola umpan balik publik.
«“Kita ingin agar program dan kegiatan pemerintah provinsi bisa dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat serta juga bisa mendapatkan feedback dari masyarakat secara efektif,” kata Frans.»
Ia mengatakan komunikasi kebijakan membutuhkan keterampilan teknis, terutama dalam mengolah data menjadi informasi yang dapat dipahami masyarakat.
“Keterampilan ini krusial untuk mencegah disinformasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Dashboard Pemerintahan Real-Time
Frans juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menggandeng SKALA dalam pengembangan aplikasi dashboard monitoring tata kelola pemerintahan.
Aplikasi tersebut dirancang terhubung secara real-time dengan perangkat daerah sehingga dapat digunakan untuk memantau kinerja pemerintahan.
“Melalui aplikasi ini, Gubernur dapat melaksanakan pemantauan secara real-time terhadap kinerja perangkat daerah, terutama terkait dengan kinerja manajemennya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai kepada evaluasi dan monitoring,” kata Frans.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Riya Farwati, menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang berorientasi pada audiens atau audience first.
Menurut Riya, pilihan media, gaya bahasa, serta sudut pandang narasi harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran.
“Penggunaan istilah birokrasi yang rumit perlu disederhanakan agar mudah dipahami publik,” ungkap Riya.
Ia juga mengingatkan ASN agar tetap menggunakan daya kritis di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
ASN, kata dia, harus memahami substansi kebijakan secara mendalam, menjaga etika komunikasi, serta memastikan kepastian dan akurasi data.
“Keterampilan praktis seperti penyusunan penulisan press release, fotografi, videografi, desain grafis, hingga strategi distribusi konten di media sosial harus terus diasah demi mewujudkan tata kelola birokrasi NTT yang maju, inklusif, dan melayani,” jelasnya.
Komunikasi Pemerintah Harus Dua Arah
Director of Knowledge Management and Partnership SKALA, Vipul Khosla, mengatakan komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada penyampaian pesan satu arah atau top-down.
Menurut dia, komunikasi pemerintahan perlu membangun dialog dua arah yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Komunikasi yang efektif harus jujur, tepat waktu, transparan, dan berpusat pada audiens, memastikan masyarakat ditempatkan di pusat distribusi informasi publik,” kata Vipul.
Ia menegaskan, workshop tersebut merupakan bentuk dukungan kelembagaan SKALA kepada Pemprov NTT untuk memperkuat kemampuan ASN dalam membangun dan mengelola narasi program pembangunan.
Masyarakat, kata Vipul, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar sebagai penerima informasi.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, mengatakan workshop tersebut dilatarbelakangi kebutuhan birokrasi modern menghadapi transformasi informasi digital dan perkembangan media sosial.
Sebanyak 40 ASN mengikuti kegiatan tersebut. Sebanyak 35 peserta berasal dari Biro Administrasi Pimpinan, sedangkan lima lainnya berasal dari perangkat daerah, masing-masing dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Keikutsertaan lintas perangkat daerah tersebut dimaksudkan untuk membangun pemahaman bersama mengenai komunikasi pemerintahan, pelayanan keprotokolan, dan pengelolaan informasi publik.
“Ini juga maksudnya sejalan dengan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, berkaitan dengan setiap perangkat daerah dalam setiap minggu diwajibkan untuk mempublikasi kegiatan rutin dan kegiatan yang berhubungan dengan program prioritas, baik itu dalam bentuk siaran pers maupun menampilkan foto dan video kegiatan,” kata Abrianto.
Hari Pertama Dibekali Jurnalistik
Pada hari pertama workshop, peserta mendapatkan materi jurnalistik dari dua wartawan Kompas, Budi Suwarna dan Frans Pati Herin.
Materi mencakup hubungan pemerintah, jurnalis atau media, dan publik, serta panduan praktis dalam menyusun berita dan siaran pers.
Budi Suwarna menekankan pentingnya penggunaan data dalam setiap informasi yang disampaikan pemerintah.
“Siaran pers yang memuat pernyataan kebijakan akan menjadi lebih kuat apabila dilengkapi data terkini, angka yang dapat diverifikasi, serta informasi pendukung yang relevan,” kata Budi.
Sementara itu, Frans Pati Herin mendorong peserta mengubah pola penulisan rilis birokrasi yang formal dan kaku menjadi tulisan yang lebih substantif serta mampu menarik perhatian publik dan media massa.
Peserta juga mengikuti simulasi penulisan siaran pers sebagai bagian dari praktik materi jurnalistik.
Kegiatan tersebut turut didukung SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Australia–Indonesia yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Dalam workshop tersebut, peserta juga mempelajari komunikasi publik mengenai kebijakan, program, dan capaian pembangunan, termasuk perluasan akses layanan dasar bagi kelompok rentan dan penguatan kebijakan yang lebih inklusif.
Penguatan data dan analisis serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi bagian dari materi yang dikembangkan peserta menjadi bahan tulisan.
Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu memahami konteks, kebijakan, dan capaian pembangunan di NTT sekaligus mengomunikasikannya melalui informasi yang akurat, informatif, dan mudah dipahami masyarakat.
Bergita Abi
