SOPPENG — Ritel modern hadir di desa abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Kehadirannya memunculkan pertanyaan yang tidak cukup dijawab dengan klaim manfaat: apakah ekspansi ritel modern benar-benar membuka ruang bagi UMKM lokal atau justru berpotensi menggerus pasar usaha mikro yang lebih dulu tumbuh?
Ketua DPW APKLI Merah Putih Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, Selasa (29/9/2026), mempertanyakan mekanisme pemerintah daerah dalam mengukur dampak keberadaan ritel modern terhadap UMKM.
Menurut Iwan, jika terdapat pelaku UMKM yang mengalami penurunan omzet setelah ritel modern beroperasi, pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme evaluasi berbasis data.
“Kalau ada UMKM yang omzetnya turun setelah ritel modern beroperasi, siapa yang melakukan evaluasi? Jangan sampai keberadaan ritel modern disebut membawa manfaat, tetapi dampaknya terhadap usaha mikro tidak pernah diukur,” kata Iwan.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, serta toko swalayan. Regulasi tersebut juga memuat ketentuan mengenai kemitraan dengan UMKM, termasuk pemasaran produk UMKM dan penyediaan ruang bagi produk lokal.
Karena itu, menurut Iwan, persoalannya bukan semata apakah ritel modern boleh beroperasi. Yang perlu diuji adalah apakah kewajiban kemitraan benar-benar berjalan dan manfaatnya dapat dibuktikan melalui data.
Pemerintah daerah dapat mengukurnya melalui sejumlah indikator. Di antaranya perubahan omzet UMKM sebelum dan setelah ritel modern beroperasi, jumlah UMKM yang menjadi pemasok, jumlah produk lokal yang masuk ke rak penjualan, serta bentuk kemitraan yang diberikan kepada pelaku usaha setempat.
Data Satu Data Kabupaten Soppeng mencatat 2.527 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kecamatan Lilirilau pada 2025. Data tersebut dapat menjadi salah satu basis pembanding untuk melihat perkembangan UMKM setelah ritel modern hadir.
Pertanyaan lainnya menyangkut mekanisme pengawasan. Jika omzet UMKM turun, siapa yang wajib mengevaluasi penyebabnya? Jika produk UMKM lokal tidak terserap, siapa yang memastikan ketentuan kemitraan berjalan?
Jawaban atas pertanyaan itu penting agar kebijakan ritel modern tidak hanya diukur dari bertambahnya pilihan belanja masyarakat, tetapi juga dari dampaknya terhadap pelaku usaha yang telah lebih dahulu menggantungkan hidup pada pasar lokal.
Iwan meminta pemerintah daerah membuka data kemitraan dan melakukan evaluasi secara terukur.
“Ritel modern dan UMKM tidak harus ditempatkan sebagai dua kekuatan yang saling berhadapan. Tetapi kemitraan harus bisa dibuktikan. Jangan hanya menjadi narasi,” ujarnya.
Dengan demikian, pertanyaan publik kini bergeser dari “ritel modern membawa manfaat atau tidak” menjadi pertanyaan yang lebih konkret: berapa UMKM Lilirilau yang benar-benar memperoleh manfaat, berapa produk lokal yang terserap, dan bagaimana kondisi omzet usaha mikro setelah ritel modern beroperasi?
