SOPPENG — Legalitas Lemo Cina Mart di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dipertanyakan bukan semata karena ada atau tidaknya tanda tangan warga. Ketua DPW APKLI Merah Putih Sulawesi Selatan Selasa (29/9/2026) Iwan Hammer, menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan izin, terutama hasil analisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat, rekomendasi instansi berwenang, kesesuaian tata ruang, serta pemenuhan ketentuan terkait pasar rakyat dan UMKM.
Iwan meminta pemerintah daerah membuka dokumen perizinan tersebut agar publik dapat mengetahui apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum Lemo Cina Mart beroperasi.
“perlu dibuka bukan sekadar apakah ada tanda tangan warga. Yang lebih penting adalah dokumen apa yang menjadi dasar izin dan apakah seluruh persyaratan telah diverifikasi,” kata Iwan.
Perda Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengatur penataan toko modern sekaligus perlindungan terhadap pasar tradisional dan UMKM.
Regulasi tersebut menempatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam penataan toko modern.
Persoalan kemudian bergeser pada proses penerbitan izin Lemo Cina Mart.
Perbup Soppeng Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah melalui Perbup Soppeng Nomor 43 Tahun 2021, mencantumkan sejumlah persyaratan perizinan, termasuk hasil analisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan rekomendasi instansi berwenang.
terdapat persyaratan terkait penguasaan lahan, kesesuaian tata ruang, dokumen bangunan, NIB, dokumen lingkungan dan persyaratan administratif lainnya.
dokumen tersebut perlu diperiksa secara terbuka untuk memastikan proses perizinan tidak berhenti pada kelengkapan administratif di atas kertas.
“Kalau semua dokumen ada dan sesuai aturan, silakan pemerintah menjelaskannya. Tetapi kalau ada dokumen yang diwajibkan ternyata tidak ada atau tidak sesuai fakta, itu harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya.
Bukan Sekadar Tanda Tangan Warga
Dalam regulasi yang berlaku, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan seluruh warga atau seluruh pelaku UMKM harus membubuhkan tanda tangan sebagai syarat sahnya izin toko modern.
Karena itu, ketiadaan tanda tangan seluruh warga tidak serta-merta membuktikan izin Lemo Cina Mart tidak sah.
hal tersebut berbeda dengan kewajiban analisis kondisi sosial-ekonomi dan mekanisme kemitraan dengan UMKM yang memang diatur dalam ketentuan penataan toko modern.
Perda Soppeng mengatur kemitraan toko modern dengan UMKM dan koperasi. Kemitraan tersebut harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara para pihak dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
Dengan demikian, perjanjian kemitraan dengan UMKM tidak dapat disamakan dengan surat persetujuan warga atas pendirian toko modern.
Iwan meminta pemerintah menjelaskan apakah kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh Lemo Cina Mart.
Jarak dengan Pasar Rakyat Juga Perlu Diverifikasi
Selain persoalan dokumen sosial-ekonomi, aspek lokasi menjadi bagian yang perlu diperiksa.
Regulasi nasional memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan ketentuan mengenai lokasi dan jarak toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi daerah.
Permendag Nomor 23 Tahun 2021, sebagaimana diubah melalui Permendag Nomor 18 Tahun 2022, juga mengatur analisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta keberadaan pasar rakyat dan UMKM dalam penataan toko swalayan.
Analisis tersebut antara lain memperhatikan potensi kemitraan dengan UMKM, penyerapan tenaga kerja dan dampak pendirian toko swalayan terhadap pasar rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada.
Karena itu, Iwan meminta pemerintah tidak hanya menunjukkan izin usaha, tetapi juga menjelaskan proses yang mendahului penerbitan izin tersebut.
“Berapa jarak Lemo Cina Mart dengan pasar rakyat? Apa hasil analisis sosial-ekonominya? Siapa yang memberikan rekomendasi? Semua itu harus bisa dijelaskan berdasarkan dokumen,” kata Iwan.
Kewenangan Pemerintah Harus Berbasis Aturan
Dalam perspektif hukum administrasi negara, penerbitan izin merupakan keputusan pemerintahan yang harus didasarkan pada kewenangan, prosedur dan substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Sementara UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
persoalan Lemo Cina Mart tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa usaha tersebut telah memiliki izin.
Yang perlu dipastikan adalah izin apa yang diterbitkan, siapa yang menerbitkan, apa dasar kewenangannya, dokumen apa yang digunakan, serta apakah seluruh persyaratan telah diverifikasi oleh instansi yang berwenang.
Sepuluh Dokumen yang Perlu Dijelaskan
Untuk memastikan proses tersebut transparan, pemerintah daerah perlu menjelaskan sedikitnya:
1. Nomor dan jenis izin yang dimiliki Lemo Cina Mart;
2. tanggal penerbitan izin;
3. dasar hukum penerbitan;
4. hasil analisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat;
5. rekomendasi instansi berwenang;
6. dokumen kesesuaian tata ruang;
7. dokumen lingkungan dan bangunan;
8. data jarak lokasi dengan pasar rakyat atau pasar tradisional;
9. dokumen kemitraan dengan UMKM, sepanjang diwajibkan terhadap kegiatan usaha tersebut;
10. pihak yang melakukan pemeriksaan dan verifikasi persyaratan.
Dokumen tersebut penting untuk membedakan antara izin yang secara administratif telah diterbitkan dan proses penerbitan izin yang benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.
Jika seluruh persyaratan terbukti lengkap dan sesuai, tidak adanya tanda tangan seluruh warga atau UMKM tidak otomatis membatalkan izin.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan persyaratan wajib yang tidak terpenuhi, data yang tidak sesuai, atau prosedur penerbitan yang menyimpang dari ketentuan, persoalan tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan administratif oleh instansi berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Iwan menegaskan, pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan sebelum dokumen dibuka dan diverifikasi.
“Jangan masyarakat hanya diberi tahu bahwa izinnya sudah ada. Publik berhak mengetahui dasar dan proses penerbitannya. Kalau memang sudah sesuai aturan, tunjukkan dokumennya,” ujarnya.
