SOPPENG — Penggunaan besi tulangan bekas bongkaran pada struktur utama revitalisasi TK Nurul Amin di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, memunculkan pertanyaan serius mengenai perencanaan, pengawasan, dan kesesuaian material proyek bernilai Rp568 juta tersebut.
Minggu (27/9/2026), Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng mendesak Polres Soppeng, Kejaksaan Negeri Soppeng, dan Inspektorat Daerah memeriksa proyek yang disebut bersumber dari APBN itu secara menyeluruh.
LPKN meminta pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen administrasi. Kesesuaian besi yang digunakan pada struktur utama dengan spesifikasi teknis kontrak, dasar penggunaan kembali material bongkaran, proses perencanaan, perubahan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dinilai perlu ditelusuri.
Pertanyaan kuncinya sederhana: mengapa besi bekas digunakan pada struktur utama, apakah material tersebut memenuhi spesifikasi kontrak, dan atas dasar apa penggunaannya diputuskan?
Ketua LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, mempertanyakan penggunaan material tersebut.
«“Anggaran Rp568 juta sangat layak untuk material terbaik. Mengapa justru dipakai besi bekas bongkaran pada tiang penyangga utama? Apakah spesifikasi teknis mengizinkan?” kata Alfred.»
Menurut Alfred, jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup diberikan secara lisan. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk memastikan apakah material yang terpasang sesuai dengan persyaratan pekerjaan.
Struktur Disebut Tidak Tercantum dalam Gambar Rencana
Persoalan bermula dari penjelasan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Soppeng yang disebut membenarkan penggunaan kembali besi dari bagian bangunan yang dibongkar.
Bagian bawah bangunan disebut tidak tercantum dalam gambar rencana. Karena itu, bagian tersebut dibongkar ketika pekerjaan telah berjalan dan besinya kemudian digunakan kembali.
Penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai proses perencanaan.
“Bagaimana kondisi struktur bisa baru diketahui ketika pekerjaan sudah berjalan? Di mana survei lapangan dan verifikasi kondisi eksisting sebelum pekerjaan dimulai?” ujar Alfred.
Bagi LPKN, pertanyaan tersebut harus dijawab melalui dokumen proyek dan pemeriksaan lapangan.
Gambar rencana awal, hasil survei, spesifikasi teknis, kontrak, laporan pengawasan, berita acara perubahan pekerjaan, hingga dokumen pembayaran perlu diperiksa untuk mengetahui bagaimana keputusan penggunaan material tersebut dibuat.
Addendum Kontrak Perlu Dibuka
LPKN juga meminta aparat memastikan apakah terdapat perubahan kontrak atau addendum setelah kondisi lapangan ditemukan.
Jika perubahan memang dilakukan, pemeriksaan perlu melihat dasar perubahan, kewenangan pihak yang menyetujui, perubahan volume maupun spesifikasi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
RAB awal dan RAB perubahan juga perlu dibandingkan. Tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi perubahan nilai pekerjaan dan apakah perhitungannya memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai perubahan kondisi lapangan menjadi alasan yang tidak diuji secara menyeluruh. Semua perubahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif,” kata Alfred.
Besi Bekas Jangan Hanya Dinilai dari Kondisi Fisik
LPKN mengusulkan pemeriksaan teknis terhadap besi yang digunakan, termasuk uji laboratorium apabila diperlukan.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menjawab apakah material bekas bongkaran masih memenuhi persyaratan teknis untuk digunakan pada fungsi struktur sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.
Hasil pemeriksaan kemudian perlu dibandingkan dengan spesifikasi teknis dan kondisi pekerjaan yang benar-benar terpasang di lapangan.
Dengan demikian, persoalan tidak berhenti pada pertanyaan apakah besi tersebut “bekas” atau “baru”, tetapi apakah material yang digunakan memenuhi standar dan diperbolehkan dalam dokumen kontrak.
Lima Titik yang Diminta Diperiksa
LPKN Soppeng meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap lima aspek.
Pertama, menguji keabsahan prosedur perubahan pekerjaan, termasuk addendum apabila memang ada.
Kedua, memeriksa RAB awal dan RAB perubahan serta dasar penetapan harga.
Ketiga, melakukan pemeriksaan teknis atau uji laboratorium terhadap besi yang dipersoalkan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan spesifikasi kontrak.
Keempat, menelusuri proses perencanaan dan pengawasan, termasuk peran konsultan perencana serta konsultan pengawas.
Kelima, menghitung secara objektif ada atau tidaknya kerugian keuangan negara apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian pekerjaan atau pembayaran.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada alasan perubahan kondisi lapangan. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, aparat harus memeriksanya secara terbuka dan berdasarkan bukti,” ujar Alfred.
Keselamatan Bangunan Menjadi Titik Krusial
Bagi LPKN, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi proyek. Struktur bangunan yang digunakan peserta didik harus dipastikan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.
Karena itu, pemeriksaan material perlu dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Pemeriksaan juga harus membedakan antara dugaan ketidaksesuaian administrasi, persoalan teknis konstruksi, dan kemungkinan pelanggaran hukum.
LPKN menyatakan membuka ruang klarifikasi bagi Dinas Pendidikan Soppeng, pelaksana proyek, konsultan perencana, dan konsultan pengawas.
(Tim)
