OPPENG, BreakingNewsPost.id – Memasuki tahun kedua kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng dan Wakil Bupati Selle KS Dalle, keluhan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Soppeng kamis (15/10/2026), kian mengemuka. Di tengah gencarnya promosi pembangunan infrastruktur, sejumlah pelaku usaha kecil merasa tersisih oleh persaingan tidak sehat dan minimnya akses pasar, memicu pertanyaan serius mengenai efektivitas kebijakan keberpihakan pemerintah daerah.
Sorotan utama tertuju pada menjamurnya ritel modern yang dinilai mematikan usaha tradisional, serta lambatnya realisasi perlindungan hukum bagi pedagang lokal. Padahal, Kabupaten Soppeng telah memiliki payung hukum kuat berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
Regulasi tersebut seharusnya menjadi instrumen vital untuk menciptakan iklim usaha kondusif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan antara amanat regulasi dan kondisi ekonomi riil yang dihadapi pedagang kecil.
“Program seremonial tidak cukup. Kami butuh ruang usaha yang pasti, akses permodalan yang mudah, dan perlindungan dari persaingan tidak adil,” ujar salah satu pelaku UMKM di Pasar Pusat Soppeng, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah memberikan dampak langsung terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil? Apakah Perda Nomor 5 Tahun 2024 telah dijalankan secara optimal, atau hanya berhenti di atas kertas?
Evaluasi kinerja pemerintah daerah tidak boleh hanya diukur dari jumlah kegiatan atau serapan anggaran. Publik berhak mengetahui data konkret: berapa peningkatan pendapatan UMKM pasca-intervensi kebijakan, siapa saja penerima manfaat program kemitraan, dan bagaimana efektivitas pengawasan terhadap distribusi ritel modern.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten Soppeng belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan spesifik para pelaku usaha serta evaluasi implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2024.
Pemerintah Kabupaten Soppeng, dalam laporan capaian tahun pertama yang dirilis Februari 2026, menyatakan adanya progres dalam pemberdayaan ekonomi. Namun, narasi itu perlu diverifikasi dengan kondisi nyata di lapangan.
Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bukan sekadar angka pertumbuhan statistik makro, melainkan kemampuan masyarakat kecil dalam mempertahankan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan memperoleh keadilan ekonomi.
(PEN)
