Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DAERAH

Dugaan Pungutan Tambahan Rp1,3 Juta PT Multazam Assalam Marissa Disorot, Kemenag Sulbar Diminta Turun Tangan

15
×

Dugaan Pungutan Tambahan Rp1,3 Juta PT Multazam Assalam Marissa Disorot, Kemenag Sulbar Diminta Turun Tangan

Sebarkan artikel ini

MAMUJU TENGAH,  — Dugaan pungutan tambahan sebesar Rp1,3 juta per jemaah dalam perjalanan umrah yang diselenggarakan PT Multazam Assalam Marissa menjadi sorotan. Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat diminta turun tangan menelusuri dasar penarikan biaya tersebut serta memastikan hak-hak jemaah terlindungi.

jemaah asal Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, berinisial M. Saleh (31/10/2026), mengungkapkan telah membayar biaya awal sebesar Rp37.800.000 kepada pihak penyelenggara. Sejak awal proses pendaftaran, kata dia, disepakati tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan yang telah ditandatangani.

“Pembayaran awal sebesar Rp37.800.000. Dalam perjanjian sejak awal, tidak ada biaya tambahan,” ujar Saleh

Namun, saat berada di lokasi keberangkatan pulang, muncul permintaan pembayaran tambahan sebesar Rp1.300.000 per jemaah. Hal itu memunculkan pertanyaan mendasar: apa dasar penarikan biaya tersebut apabila tidak tercantum dalam perjanjian?

Persoalan ini bukan sekadar soal nominal. Lebih dari itu, menyangkut transparansi biaya, kepastian layanan, serta kepatuhan penyelenggara terhadap perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.

Kemenag Sulawesi Barat Diminta Melakukan Pemeriksaan

Sebagai instansi yang mengawasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, Kemenag Provinsi Sulawesi Barat didesak melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut terhadap PT Multazam Assalam Marissa. Pemeriksaan perlu mencakup: apakah pungutan Rp1,3 juta tersebut memiliki dasar hukum maupun dasar perjanjian; apakah telah diberitahukan sebelumnya; serta apakah penyelenggara memiliki ketentuan tertulis yang membenarkan penambahan biaya sepihak.

Apabila terjadi perubahan kondisi yang menimbulkan biaya tambahan, penyelenggara wajib menjelaskan penyebabnya, menunjukkan rincian pengeluaran, serta membuktikan bahwa jemaah telah diberi informasi dan memberikan persetujuan sebelum pembayaran diminta.

Jemaah berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta pemerintah hadir memberikan kepastian, agar penyelenggaraan ibadah umrah berjalan transparan, sesuai perjanjian, dan tidak membebani jemaah dengan biaya yang tidak dijelaskan sejak awal.

(Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *