MAKASSAR — Sengketa investasi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merugikan Darwin, SE, bergulir ke ranah perdata. Tim kuasa hukum dari Zuhud Law Firm mendaftarkan gugatan terhadap dua pihak ke Pengadilan Negeri Makassar dengan nilai kerugian materiil yang disebut mencapai Rp1,42 miliar.
Gugatan tersebut didaftarkan pada 7 September 2026 dan teregistrasi pada 9 September 2026 dengan nomor perkara 523/Pdt.G/2026/PN Mks. Sidang perdana berlangsung pada Kamis, 17 September 2026, di Ruang Sidang Purwoto Gandasubrata.
Kuasa hukum Darwin menyebut gugatan tersebut diajukan untuk memperjuangkan hak kliennya yang mereka posisikan sebagai pihak yang dirugikan dalam hubungan investasi tersebut.
“Sejak awal, kami menyampaikan akan melakukan seluruh langkah hukum yang terukur, sah, dan benar untuk memperjuangkan hak klien kami. Secara hukum, klien kami adalah korban atau pihak yang dirugikan,” kata Ibnu, anggota tim kuasa hukum Darwin.
Menurut Ibnu, gugatan perdata ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum mengenai hak Darwin atas perkara tersebut.
Tergugat Belum Hadir pada Sidang Perdana
Pada sidang pertama, Tergugat I berinisial AA dan Tergugat II berinisial IR disebut belum menghadiri persidangan.
Kuasa hukum Darwin kemudian meminta pemanggilan ulang secara manual melalui relaas agar para tergugat memperoleh pemberitahuan persidangan secara sah dan patut.
“Pada sidang pertama, para tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak hadir dengan penjelasan bahwa surat pemanggilan tidak diterima oleh tergugat. Karena itu, kami meminta pemanggilan secara manual,” ujar Ibnu Zuhud.
Sidang kedua digelar pada Kamis, 24 September 2026. Pada agenda tersebut, Tergugat I hadir melalui kuasa hukum. Sementara Tergugat II belum hadir, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum.
Rahmat Rahadi, anggota tim kuasa hukum Darwin, berharap seluruh pihak memenuhi panggilan pengadilan pada agenda berikutnya.
“Kami berharap Tergugat II dapat hadir pada agenda sidang selanjutnya,” katanya.
Kerugian Disebut Rp1,42 Miliar
Kuasa hukum Darwin menyebut nilai kerugian materiil yang telah dihitung mencapai Rp1.420.000.000. Nilai tersebut, menurut mereka, berasal dari uang yang telah diserahkan secara tunai maupun melalui transfer.
Namun, kuasa hukum menyatakan angka tersebut belum mencakup seluruh komponen kerugian yang mereka klaim timbul dari perkara investasi tersebut, termasuk investasi yang dijanjikan, biaya operasional, biaya jasa, dan pengeluaran lain.
“Untuk nilai uang saja sudah mencapai Rp1,42 miliar. Belum biaya-biaya dan kerugian lainnya,” ujar Ibnu.
Dalam gugatannya, pihak Darwin mendalilkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan para tergugat. Dalil tersebut masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara dan belum merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Persoalan Kendaraan Bersinggungan dengan Proses Pidana
Perkara tersebut juga bersinggungan dengan proses penyidikan yang disebut berlangsung di Polresta Gowa dan Polres Bantaeng.
Kuasa hukum Darwin mengaku telah berkoordinasi dengan penyidik terkait sejumlah unit kendaraan yang menjadi salah satu objek dalam gugatan perdata sekaligus berkaitan dengan proses penyidikan.
Mereka meminta agar kendaraan yang saat ini disebut masih berada dalam penguasaan kliennya tidak dilakukan upaya paksa, termasuk penyitaan, sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atas gugatan perdata tersebut.
“Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga telah mengirimkan surat secara tertulis kepada penyidik dengan menguraikan dasar dan alasan terkait unit-unit yang berada dalam penguasaan klien kami,” kata Ibnu Zuhud.
Menurut dia, keberadaan objek kendaraan dalam perkara perdata perlu dipertimbangkan bersama dengan proses penyidikan yang sedang berjalan.
Namun, permintaan kuasa hukum tersebut tidak dengan sendirinya menentukan kewenangan penyidik. Status dan tindakan hukum terhadap barang yang berkaitan dengan perkara pidana tetap bergantung pada proses penyidikan serta ketentuan hukum acara yang berlaku.
Dua Proses Hukum Berjalan
Perkara ini kini memiliki dua jalur hukum yang disebut berjalan bersamaan: gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar dan proses penyidikan yang berkaitan dengan sejumlah objek perkara.
Kuasa hukum Darwin menilai proses perdata diperlukan untuk menguji hubungan hukum, kepemilikan atau penguasaan objek, serta kerugian yang mereka klaim dialami kliennya.
Di sisi lain, proses pidana memiliki mekanisme pembuktian dan kewenangan tersendiri. Karena itu, perkembangan masing-masing perkara perlu dibedakan agar tidak menimbulkan kesimpulan bahwa salah satu proses otomatis menentukan hasil proses lainnya.
Gugatan Nomor 523/Pdt.G/2026/PN Mks sendiri masih berada dalam proses persidangan. Dalil para pihak nantinya akan diuji melalui tahapan pembuktian sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Hingga putusan berkekuatan hukum tetap, tuduhan atau dalil perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat tetap merupakan bagian dari materi gugatan dan belum dapat diposisikan sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Para tergugat juga berhak menyampaikan bantahan dan pembelaan dalam persidangan.(Red)
