SOPPENG — Sekitar 50 warga Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, diduga menandatangani pernyataan penolakan terhadap pengoperasian toko swalayan Lemo Cina Mart. Informasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah telah melakukan survei lapangan dan mempertimbangkan aspirasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebelum izin diterbitkan?
Kabid Informasi DPW APKLI Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan, Rudiandi, C,FLE., C,BJ., C,EJ., C.In., menyoroti perlunya transparansi dalam proses perizinan. Kejelasan mengenai persyaratan administrasi, verifikasi lapangan, dan pertimbangan terhadap keberlangsungan usaha kecil dinilai penting agar kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurut keterangan warga sebagai pelaku UMKM, mereka tidak menyetujui pengoperasian toko swalayan tersebut. Namun, dokumen penolakan, jumlah penandatangan, serta waktu penyampaian aspirasi kepada pemerintah masih perlu diverifikasi.
pelaku UMKM yang meminta identitasnya tidak di publikasikan, menyampaikan kekhawatiran mengenai keberadaan toko swalayan di tengah persaingan usaha di tingkat desa.
“Kami khawatir usaha kecil kami akan semakin tertekan dengan hadirnya toko yang lebih besar ini,” ujarnya
Bagi pedagang kecil, persoalan ini bukan semata‑mata tentang hadirnya pelaku usaha baru, melainkan juga mengenai kepastian bahwa kepentingan ekonomi masyarakat setempat turut diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
Survei Lapangan: Prosedur yang Perlu Dijelaskan
Pertanyaan utama kini mengarah pada proses penerbitan izin Lemo Cina Mart. Apakah instansi berwenang telah turun langsung ke lokasi? Apakah kondisi pedagang kecil di sekitar toko telah diperiksa? Adakah dokumen yang mencatat hasil verifikasi dan penanganan aspirasi masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan untuk menguji apakah proses perizinan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika sekitar 50 warga benar‑benar menyampaikan penolakan, pemerintah juga perlu menjelaskan apakah aspirasi tersebut telah diterima dan bagaimana tindak lanjutnya.
Meski demikian, penolakan warga tidak otomatis membuktikan bahwa izin yang diterbitkan bermasalah. Penilaian terhadap legalitas operasional toko harus didasarkan pada dokumen perizinan, ketentuan yang berlaku, serta hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Di sinilah transparansi menjadi penting: masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan, sementara pengelola usaha berhak atas kepastian hukum.
Perlindungan UMKM Jangan Berhenti pada Slogan
Keberadaan toko swalayan di wilayah pedesaan menuntut pemerintah memastikan bahwa kebijakan penataan perdagangan dilaksanakan secara konsisten.
Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu menjelaskan ketentuan yang berlaku mengenai penataan toko swalayan, persyaratan perizinan, serta perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Relevansi ketentuan tersebut terhadap Lemo Cina Mart juga perlu diterangkan berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.
Persoalannya bukan mempertentangkan pedagang kecil dengan pengusaha yang lebih besar. Yang perlu dipastikan ialah apakah seluruh pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan apakah kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat setempat.
Tanpa penjelasan yang memadai, ketidakjelasan proses perizinan berpotensi memperbesar ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah.
Pemerintah dan Pengelola Perlu Buka Suara
Hingga naskah ini disusun, belum tersedia keterangan terverifikasi mengenai hasil survei lapangan, dokumen penanganan aspirasi UMKM, maupun penjelasan resmi instansi penerbit izin terkait persoalan tersebut.
Keterangan pengelola Lemo Cina Mart juga diperlukan untuk menjelaskan proses perizinan yang ditempuh serta menanggapi informasi mengenai penolakan warga.
Instansi berwenang perlu memberikan jawaban yang jelas mengenai dasar penerbitan izin, persyaratan yang dipenuhi, dan mekanisme penanganan keberatan masyarakat.
Apabila prosedur telah dipenuhi, pemerintah perlu menjelaskan dasar keputusannya. Jika ditemukan kekurangan, tindak lanjut harus dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan hasil pemeriksaan.(Red)
