POLEWALI MANDAR – BreakingNewsPost. Id — Potensi hasil laut belum otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir. Di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat jum’at (9/10/2026), keberlanjutan usaha nelayan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengolah ikan membutuhkan perhatian serta dukungan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ketua DPW APKLI Merah Putih Sulawesi Barat, Suratmin, menyoroti perlunya pemetaan langsung terhadap kendala yang dihadapi masyarakat pesisir. Ia mendorong agar program pemberdayaan pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan nyata nelayan dan pelaku UMKM.
“Kita punya potensi laut yang besar, tapi masih banyak pelaku usaha yang berjalan sendiri tanpa pendampingan yang terarah,” ujar Suratmin.
Gambaran kehidupan ekonomi masyarakat pesisir terlihat di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa. Di lokasi tersebut, para towaine masiana Mandar, yakni perempuan pengolah hasil laut, menghamparkan ikan hasil tangkapan nelayan untuk dijemur sebelum dipasarkan ke pasar sekitar maupun luar daerah.
Aktivitas itu menjadi bagian dari rantai pengolahan hasil laut yang turut menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Namun, besarnya kontribusi pekerjaan tersebut terhadap pendapatan para pekerja belum dapat dipastikan tanpa data mengenai upah, biaya pengolahan, volume produksi, dan harga jual ikan.
Di sisi lain, nelayan menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan dan risiko perubahan cuaca. Pelaku usaha pengolahan ikan juga perlu menjaga kualitas produk, mengendalikan biaya produksi, dan memperluas pemasaran agar usaha tetap berjalan.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pendampingan usaha, akses pasar, dan program pemberdayaan telah menjawab kebutuhan masyarakat pesisir Balanipa.
Suratmin mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan‑Perikanan, Dinas Koperasi‑UMKM, serta Dinas Perdagangan untuk turun langsung ke lapangan. Dialog dengan nelayan dan pengolah ikan diperlukan agar dukungan yang diberikan sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi.
Sejumlah bentuk dukungan dapat dipertimbangkan, antara lain pendampingan pengelolaan usaha, peningkatan kualitas dan pengemasan produk, perluasan akses pasar, serta pemanfaatan pemasaran digital untuk produk olahan laut.
Namun, efektivitas program pemberdayaan perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan dan hasilnya. Data mengenai program yang telah berjalan, penerima manfaat, perkembangan usaha, serta kendala yang masih dihadapi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana dukungan pemerintah menjangkau masyarakat pesisir.
Karena itu, keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diperlukan untuk menjelaskan program pemberdayaan nelayan dan UMKM di Kecamatan Balanipa, termasuk bentuk dukungan yang telah diberikan dan rencana tindak lanjutnya.
Bagi masyarakat pesisir, potensi laut perlu diikuti pengelolaan usaha yang baik, akses pemasaran yang memadai, dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pemetaan masalah secara terukur menjadi langkah penting agar program pemberdayaan benar‑benar menjawab kebutuhan nelayan dan pelaku UMKM.(Red)
