SOPPENG — Siapa yang menerbitkan izin Lemo Cina Mart di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Selasa (29/9/2026), apa dasar penerbitannya? Pertanyaan itu disampaikan Ketua DPW APKLI Merah Putih Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, di tengah keberatan sejumlah pelaku UMKM yang menyatakan tidak menyetujui masuknya toko swalayan tersebut.
Iwan meminta pemerintah daerah membuka dokumen perizinan Lemo Cina Mart kepada publik. Menurut dia, keberadaan izin tidak cukup menjadi jawaban apabila proses penerbitannya belum dapat dijelaskan secara terbuka.
“perlu dibuka ke publik bukan hanya apakah izinnya ada. Dasar penerbitannya juga harus jelas,” kata Iwan.
mempertanyakan sejumlah hal, mulai dari pihak yang menerbitkan izin, rekomendasi yang digunakan, hingga pemenuhan persyaratan sebelum toko swalayan beroperasi.
Sorotan juga diarahkan pada keberadaan UMKM setempat. Sejumlah pelaku UMKM di Abbanuange disebut keberatan terhadap kehadiran toko swalayan karena khawatir persaingan usaha akan semakin berat.
Iwan meminta pemerintah menjelaskan apakah keberatan tersebut telah diketahui sebelum izin diterbitkan dan apakah kondisi sosial-ekonomi pelaku usaha di sekitar lokasi menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses perizinan.
persoalan tersebut harus diuji melalui dokumen, bukan hanya melalui pernyataan para pihak.
Dokumen yang perlu diperjelas antara lain NIB, dokumen perizinan usaha toko swalayan, rekomendasi perangkat daerah terkait, kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, dokumen penguasaan lahan atau bangunan, serta dokumen analisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat apabila dipersyaratkan.
Persetujuan warga juga menjadi titik yang dipertanyakan.
Jika terdapat kesepakatan warga sebelum Lemo Cina Mart beroperasi, pemerintah dan pengelola perlu menjelaskan bentuk kesepakatan tersebut. Publik juga perlu mengetahui siapa yang menandatangani, kapan kesepakatan dibuat, apa substansinya, dan apakah dokumen tersebut berkaitan dengan proses administratif perizinan.
“Kalau ada persetujuan warga, dokumennya harus jelas. Jangan sampai publik hanya mendapatkan klaim tanpa mengetahui siapa yang menyetujui dan apa isi kesepakatannya,” ujar Iwan.
Persetujuan warga dan izin pemerintah merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Kesepakatan masyarakat tidak dengan sendirinya menggantikan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah. Sebaliknya, kepemilikan izin juga perlu dilihat bersama dokumen dan tahapan yang menjadi dasar penerbitannya.
pemerintah daerah diminta menjelaskan siapa penerbit izin Lemo Cina Mart, rekomendasi apa yang menjadi dasar, bagaimana persyaratan diperiksa, dan bagaimana keberadaan UMKM setempat dipertimbangkan.
Persoalan ini bukan semata soal hadirnya sebuah toko swalayan. Bagi pelaku UMKM, perubahan pola perdagangan di desa dapat berpengaruh terhadap usaha yang selama ini menjadi sumber pendapatan mereka.
keberatan pelaku UMKM dan pernyataan Iwan tetap perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah serta pengelola Lemo Cina Mart.
Pada titik ini, pertanyaan publik bukan sekadar “apakah Lemo Cina Mart memiliki izin?”, melainkan “siapa yang menerbitkan, apa dasar penerbitannya, dan apakah seluruh prosedur dapat dibuktikan melalui dokumen?”
Pemerintah daerah dan pengelola Lemo Cina Mart perlu memberikan penjelasan atas pertanyaan tersebut agar status dan proses perizinannya dapat dinilai berdasarkan dokumen, bukan berdasarkan klaim masing-masing pihak.(Tim/Red)
