JAKARTA, BreakingNewspost.id — Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan infrastruktur jalan dan jembatan strategis sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan sektor pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas ruang usaha masyarakat, meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kerakyatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga, , saat menerima audiensi Ketua Umum APKLI Perjuangan (APKLI-P), , beserta jajaran pengurus pada Rabu, 8 Juli 2026, di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Roy Rizali Anwar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk memperlancar konektivitas, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor informal yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
Menurutnya, kawasan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota hingga jembatan strategis memiliki potensi untuk dioptimalkan sebagai ruang pemberdayaan PKL dan UMKM, tentunya dengan tetap memperhatikan fungsi utama infrastruktur, keselamatan pengguna jalan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saya akan hadir pada Seminar Nasional Munas VI APKLI-P pada 29 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta dengan tema Peran Strategis Area Infrastruktur Jalan Strategis Dongkrak Daya Saing PKL UMKM Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8 Persen,” ujar Roy.
Ia menambahkan, Kementerian PU juga terus berupaya menghadirkan solusi terbaik terhadap berbagai persoalan penataan ruang usaha, termasuk pemanfaatan kawasan trotoar agar hak pejalan kaki tetap terlindungi sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara tertib.
Roy juga menyampaikan salam dari Menteri Pekerjaan Umum yang berhalangan hadir karena sedang melaksanakan agenda kedinasan di Aceh.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI-P, Ali Mahsun ATMO, menyampaikan apresiasi atas komitmen Ditjen Bina Marga dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dengan organisasi yang menaungi pelaku PKL dan UMKM agar implementasinya berjalan efektif di seluruh daerah.
Ali Mahsun mengusulkan agar kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan APKLI-P sehingga program pemberdayaan dapat memiliki kepastian arah, mekanisme pelaksanaan, serta keberlanjutan di lapangan.
Ia menilai kolaborasi tersebut juga sejalan dengan upaya mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk penguatan ekonomi rakyat, peningkatan daya saing UMKM, serta penyusunan data tunggal UMKM sebagaimana menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bina Marga, antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal, pejabat bidang Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, serta Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. Dari pihak APKLI-P hadir dua Wakil Ketua Umum, dua Ketua Bidang, dan empat Wakil Sekretaris Jenderal sebagai bagian dari delegasi organisasi.
