KONAWE SELATAN – BreakingNewspost.id — Konflik penguasaan lahan di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, memanas. Pada Minggu (4/10/2026), aktivitas pekerja PT Ifishdeco di lahan yang diklaim pihak pewaris disebut berujung kericuhan setelah tanaman yang selama ini dikelola di lokasi diduga ikut terdampak aktivitas perusahaan.
Informasi awal yang diterima BreakingNewspost.id dari Kadir, sumber di Sulawesi Tenggara, menyebut ketegangan bermula ketika pekerja perusahaan masuk ke area lahan yang selama ini disebut berada dalam penguasaan pihak pewaris.
Menurut Kadir, aktivitas tersebut kemudian dipersoalkan karena pekerja perusahaan diduga melakukan pembukaan atau penggusuran terhadap tanaman yang telah lama dikelola pihak pewaris dan pekerja lahan.
“Pihak pewaris dan pekerja lahan melakukan protes hingga kemudian terjadi keributan dengan pihak pekerja perusahaan,” ujar Kadir.
Namun, rangkaian kejadian tersebut masih berupa informasi awal dan belum diverifikasi secara independen. Belum diketahui secara pasti bentuk kericuhan, jumlah pihak yang terlibat, maupun ada tidaknya korban atau kerusakan.
Persoalan menjadi lebih kompleks karena menurut keterangan Kadir, pihak pewaris sebelumnya memiliki hubungan kontraktual dengan PT Ifishdeco.
Setelah hubungan kontraktual itu berakhir, pihak pewaris dikabarkan tetap menguasai dan mengelola lahan beserta tanaman yang berada di atasnya.
Ketika aktivitas pekerja perusahaan kembali dilakukan di lokasi, muncul pertanyaan dari pihak pewaris mengenai dasar hukum masuknya perusahaan dan tindakan terhadap tanaman di area tersebut.
Jika benar tanaman milik atau berada dalam penguasaan pihak pewaris ikut dibuka atau digusur, perlu dipastikan siapa pemilik atau pihak yang memiliki hak atas tanaman tersebut serta apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum.
Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki dasar penguasaan atau izin untuk melakukan aktivitas di lokasi, dasar tersebut juga perlu diperlihatkan dan diverifikasi.
Status Lahan Tak Bisa Diputuskan dari Klaim
Konflik lahan tidak cukup diselesaikan dengan saling klaim.
Dokumen penguasaan lahan, batas lokasi, status hak atas tanah, perjanjian antara para pihak, masa berlaku kontrak, serta hak atas tanaman harus diperiksa secara menyeluruh.
Dengan demikian, persoalan dapat dipisahkan antara sengketa perdata mengenai penguasaan atau hak atas lahan dan kemungkinan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, jika memang ditemukan bukti.
Kawasan Roraya sendiri sebelumnya pernah menjadi bagian dari perhatian publik terkait persoalan penguasaan lahan dan hubungan masyarakat dengan PT Ifishdeco.
Sampai berita ini disusun, BreakingNewspost.id belum memperoleh keterangan resmi dari PT Ifishdeco, pihak pewaris, Pemerintah Desa Roraya, maupun kepolisian mengenai peristiwa Minggu tersebut.
Belum terkonfirmasi pula apakah sudah terdapat laporan polisi, korban, kerusakan tanaman, kerusakan fasilitas, atau tindakan hukum setelah kericuhan terjadi.
Karena itu, aparat kepolisian perlu mengurai kronologi secara utuh: siapa yang datang ke lokasi, atas dasar apa aktivitas dilakukan, apa yang terjadi terhadap tanaman, siapa yang melakukan tindakan kekerasan jika memang terjadi, serta bagaimana kericuhan bermula dan berakhir.
Keterangan saksi, rekaman video atau dokumentasi lapangan, kondisi lokasi, serta dokumen kontrak dan penguasaan lahan dapat menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Jangan Sampai Sengketa Lahan Berubah Menjadi Konflik Terbuka
Konflik agraria yang tidak segera mendapat kepastian berpotensi berkembang menjadi benturan antara masyarakat dan pekerja perusahaan.
Karena itu, penyelesaian tidak cukup berhenti pada pengamanan lokasi. Status lahan dan dasar aktivitas masing-masing pihak harus dibuka dan diperiksa berdasarkan dokumen yang sah.
PT Ifishdeco perlu menjelaskan dasar hukum aktivitas pekerjanya di lokasi. Pihak pewaris juga perlu menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penguasaan lahan serta klaim atas tanaman.
Pemerintah daerah dan aparat terkait diharapkan mengambil posisi sebagai pihak yang memastikan proses berjalan sesuai hukum, bukan sekadar menunggu konflik kembali pecah.(Red)
