SULAWESI SELATAN, BreakingNewsPost.id — Pemadaman listrik bergilir yang terus berulang di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (10/11/2026), memunculkan pertanyaan serius mengenai keandalan pasokan energi dan efektivitas pengawasan pemerintah pusat. Aktivis masyarakat mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun tangan mengevaluasi sistem kelistrikan serta meminta PT PLN (Persero) membuka secara transparan penyebab gangguan dan kepastian pemulihan pasokan.
Persoalan ini bukan sekadar soal kenyamanan rumah tangga. Pemadaman yang berlangsung berjam-jam berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, mengganggu pelayanan publik, dan meningkatkan biaya operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas harian pada listrik, ketidakpastian pasokan menjadi beban nyata. Perdagangan, produksi makanan, jasa, hingga distribusi air bersih berisiko terganggu setiap kali aliran listrik terputus.
“Kondisi tersebut menyoroti pertanyaan mendasar: apakah sistem kelistrikan Sulawesi Selatan cukup andal memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama saat pembangkit mengalami penurunan kapasitas?” ujar Rudiandi.
aktivis masyarakat. Ia mendesak Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan daya, kondisi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, serta ketersediaan cadangan pasokan.
“Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan laporan PLN, melainkan harus disertai pemeriksaan independen terhadap kondisi aktual di lapangan,” tambahnya.
Sebagai regulator sektor energi, Kementerian ESDM memiliki kewajiban mengawasi penyelenggaraan ketenagalistrikan sesuai ketentuan. Berulangnya keluhan pemadaman menjadi dasar wajar bagi masyarakat untuk meminta penjelasan mengenai langkah pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan sejauh ini.
Publik berhak mengetahui data terbuka: kebutuhan beban listrik, daya mampu pasok aktual, kapasitas cadangan yang tersedia, penyebab penurunan produksi pembangkit, serta target normalisasi pelayanan. Penurunan debit air untuk pembangkit listrik tenaga air, gangguan mesin pembangkit, maupun kendala jaringan transmisi harus dijelaskan berdasarkan data yang akurat dan dapat diverifikasi. Tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat membedakan gangguan sementara dari persoalan struktural yang lebih mendasar.
Pemadaman berulang menimbulkan kerugian yang terasa langsung. Pelaku UMKM kehilangan jam produksi, menghadapi risiko kerusakan bahan baku, dan menurunnya pendapatan akibat operasional yang terhenti. Gangguan pasokan listrik juga dapat merambat ke sektor pelayanan dasar — termasuk distribusi air bersih yang mengandalkan pompa listrik. Karena itu, koordinasi lintas pihak menjadi kunci: Kementerian ESDM, PLN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota perlu berjalan beriringan, bukan saling melempar tanggung jawab saat masyarakat menanggung dampak.
PLN perlu menyampaikan kondisi sistem kelistrikan secara berkala dan jujur: wilayah terdampak, perkiraan durasi pemadaman, penyebab utama, serta langkah pemulihan yang sedang dijalankan. Kementerian ESDM juga perlu memaparkan hasil pengawasannya — apa yang ditemukan, apa yang diperintahkan untuk diperbaiki, dan apa target pemulihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, pemerintah daerah dapat menjelaskan langkah-langkah perlindungan warga dan pelaku usaha selama krisis berlangsung.
Krisis pasokan listrik tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengumuman jadwal dan imbauan agar masyarakat bersabar. Publik membutuhkan kepastian: mengapa terjadi, siapa bertanggung jawab, kapan membaik, dan apa jaminan agar tidak terulang. Desakan agar Kementerian ESDM turun tangan adalah ujian akuntabilitas penyelenggaraan energi di Sulawesi Selatan.Red
