SOPPENG — Lemo Cina Mart telah beroperasi di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Namun, hingga kini muncul pertanyaan publik: siapa yang memberikan izin, apa dasar penerbitannya, dan bagaimana pemerintah memastikan keberadaannya tidak mengabaikan kepentingan usaha mikro di sekitar lokasi?
Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih Sulawesi Selatan, Iwan Hammer selasa (29/9/2026), meminta pemerintah membuka dokumen dan proses perizinan Lemo Cina Mart.
Menurut Iwan, status “sudah berizin” belum menjawab seluruh pertanyaan publik. Pemerintah perlu menjelaskan izin apa yang diterbitkan, pejabat atau lembaga mana yang menerbitkan, kapan izin diterbitkan, serta rekomendasi apa yang menjadi dasar penerbitannya.
“Kalau prosesnya sesuai aturan, dasar dan dokumennya harus jelas,” ujar Iwan.
Pertanyaan berikutnya menyentuh kepentingan pelaku usaha mikro. Apakah pemerintah telah memetakan usaha mikro di sekitar lokasi sebelum Lemo Cina Mart beroperasi? Apakah ada kajian mengenai potensi dampak terhadap warung, pedagang kecil, dan UMKM setempat? Siapa yang melakukan kajian tersebut?
Keberadaan toko swalayan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran atau kerugian terhadap UMKM. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam penataan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan perdagangan.
Karena itu, aspek kemitraan dengan UMKM juga perlu dijelaskan. Jika terdapat kewajiban atau komitmen kemitraan, publik perlu mengetahui siapa mitranya, bentuk kerja samanya, serta bagaimana pelaksanaannya.
Dokumen yang menjadi titik pemeriksaan antara lain NIB, dokumen perizinan usaha, rekomendasi perangkat daerah, dokumen terkait lokasi, dan dokumen kemitraan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Iwan meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pernyataan bahwa Lemo Cina Mart telah mengantongi izin.
“Yang perlu dibuka bukan hanya pernyataan sudah berizin, tetapi izin apa, siapa yang menerbitkan, kapan diterbitkan, dan apa dasar hukumnya,” katanya.
Dari sisi pemerintah, penjelasan mengenai mekanisme pengawasan setelah toko beroperasi juga penting. Termasuk lembaga yang bertanggung jawab menerima pengaduan apabila pelaku usaha mikro menyampaikan keberatan atau mengaku terdampak.
DPMPTSP dan perangkat daerah yang membidangi perdagangan, koperasi, serta UMKM Kabupaten Soppeng perlu memberikan penjelasan mengenai proses tersebut.
Pihak Lemo Cina Mart juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan dokumen perizinan, proses pendirian usaha, serta bentuk kemitraan dengan pelaku UMKM apabila ada. (Red)
