POLEWALI MANDAR,BreakingNewsPost.id — Pemadaman listrik yang berulang di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat Kamis (29/12026), memunculkan pertanyaan mendasar: sampai kapan masyarakat harus menanggung gangguan tanpa informasi yang jelas? Aktivis masyarakat mendesak PT PLN (Persero) dan pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai akar persoalan, langkah penanganan, serta kepastian waktu pemulihan pasokan.
Persoalannya bukan hanya soal listrik yang padam, melainkan ketiadaan informasi yang memadai. Tanpa kejelasan, warga kesulitan menata aktivitas rumah tangga, kegiatan belajar, hingga operasional usaha yang bergantung pada pasokan listrik.
Penjelasan September Belum Menjawab Gangguan Terkini
Pada September 2026, PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Polewali menjelaskan bahwa pemadaman bergilir di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara berkaitan dengan proses pemulihan sistem kelistrikan serta kondisi pasokan sejumlah pembangkit. Namun, penjelasan periode tersebut belum cukup menjelaskan mengapa gangguan masih berulang hingga kini.
Masyarakat berhak mengetahui: apakah persoalan lama belum tuntas, atau ada kendala baru yang belum diungkapkan?
Rudiandi: Tiga Hal yang Wajib Dijawab PLN
Rudiandi,C,FLE.,C,BJ.,C,EJ.,C,In menegaskan bahwa transparansi bukan permintaan berlebihan, melainkan hak dasar setiap pelanggan. Ada tiga persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka:
– Penyebab teknis yang jelas: Apa alasan utama pemadaman yang dikeluhkan saat ini? Apakah terkait pasokan pembangkit, kerusakan jaringan distribusi, atau faktor lain?
– Langkah penanganan konkret: Upaya apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki situasi? Kendala apa yang masih dihadapi di lapangan?
– Kepastian waktu pemulihan: Kapan pasokan listrik diperkirakan kembali stabil? Bagaimana PLN menyampaikan informasi jadwal kepada warga yang terdampak?
“Informasi yang jelas bukan kemewahan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi agar tidak terus menebak-nebak dan menanggung kerugian,” ujar Rudiandi.
Pemda Diminta Aktif, Bukan Sekadar Menunggu
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah diminta berperan aktif menjembatani keluhan warga dan penanganan oleh PLN — memetakan dampak ekonomi pemadaman, menindaklanjuti pengaduan, serta mendorong solusi yang berkelanjutan.
Pemadaman yang berlangsung lama bukan sekadar urusan teknis PLN. Ini adalah urusan publik yang berdampak langsung pada perekonomian daerah dan kesejahteraan warga. Koordinasi aktif adalah kewajiban pemerintah, bukan pilihan.
Sampai Kapan Warga Menunggu Kepastian?
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi terbaru dari PLN ULP Polewali maupun Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum diperoleh.
Apa penyebab listrik kerap padam, langkah nyata apa yang telah dilakukan, dan sampai kapan masyarakat harus hidup dalam ketidakpastian?
(Tim Redaksi )
