SOPPENG, BreakingNewsPost.id — Pemadaman listrik bergilir yang berulang dan terhentinya aliran air bersih PDAM yang dilaporkan telah berlangsung hingga sebulan terakhir memunculkan pertanyaan serius tentang kualitas pelayanan publik di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (8/11/2026). Di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang terganggu secara bersamaan, warga masih menunggu kepastian solusi dari pemerintah daerah, PLN, dan manajemen PDAM.
Dua Kebutuhan Dasar Terancam Sekaligus, Kondisi tersebut mendapat sorotan aktivis masyarakat Soppeng, Rudiandi.
“Gangguan listrik dan distribusi air bersih tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis biasa. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” ujarnya.
Pemadaman listrik bergilir membuat aktivitas warga dan pelaku usaha tidak berjalan normal. Pada saat bersamaan, terhentinya distribusi air PDAM selama sekitar satu bulan semakin memperberat beban masyarakat yang bergantung sepenuhnya pada layanan air bersih tersebut.
Masyarakat Berhak Mengetahui Informasi Secara Terbuka
Persoalan ini menuntut penjelasan yang transparan dan data yang akurat:
🔹 Apa penyebab utama terhentinya distribusi air bersih PDAM dan wilayah mana saja yang terdampak?
🔹 Mengapa pemadaman listrik bergilir terus berulang dan hingga kapan kondisi ini diperkirakan berlangsung?
🔹 Apa langkah penanganan darurat yang telah dilakukan oleh PDAM dan PLN sejauh ini?
🔹 Sejauh mana koordinasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan kedua instansi tersebut dalam menangani dua persoalan mendasar ini secara terintegrasi?
🔹 Apa target waktu pemulihan normal pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?
Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar menerima laporan keluhan warga. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan, fungsi pengawasan, serta penyusunan langkah penanganan darurat perlu dilakukan agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak buruk gangguan layanan.
Di sisi lain, PLN perlu menjelaskan kondisi pasokan listrik secara jujur, penyebab pemadaman bergilir, serta target normalisasi yang jelas. Manajemen PDAM juga perlu membuka informasi mengenai penyebab terhentinya aliran air, jangkauan wilayah terdampak, dan langkah konkret yang sedang diambil untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Persoalan mendasarnya bukan hanya listrik yang padam atau air yang tidak mengalir. Persoalannya adalah hilangnya kepastian pelayanan publik ketika masyarakat menghadapi gangguan kebutuhan dasar secara bersamaan.
Jika kondisi tersebut berlangsung berkepanjangan, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas pengawasan dan keseriusan penanganan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Listrik dan air bersih merupakan kebutuhan dasar, bukan fasilitas tambahan. Pemerintah bersama penyelenggara layanan harus memberikan penjelasan dan solusi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, masyarakat tidak cukup hanya dijanjikan perbaikan; mereka membutuhkan pelayanan yang benar-benar kembali normal.(Red)
