SOPPENG, BreakingNewsPost.id — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beraktivitas di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan (9/11/2026), Beroperasi tanpa kejelasan alamat sekretariat tetap dan status administrasi kelembagaan yang memadai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait pengawasan pemerintah daerah, terutama langkah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang beraktivitas di tengah masyarakat.
Persoalan ini bukan sekadar soal alamat kantor. Yang lebih mendasar adalah kepastian identitas organisasi, status badan hukum, struktur kepengurusan, serta pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan data tersebut berisiko menimbulkan keraguan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan nama lembaga untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui siapa yang berbicara atas nama lembaga, di mana lembaga itu berdomisili, dan apa dasar hukum keberadaannya. Tanpa kejelasan tersebut, sulit membedakan organisasi yang sah dengan kelompok yang memanfaatkan nama LSM tanpa akuntabilitas yang jelas.
Pemerintah Diminta Melakukan Pendataan dan Verifikasi
Kesbangpol Kabupaten Soppeng dinilai perlu mengambil langkah proaktif:
🔹 Melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh LSM dan organisasi kemasyarakatan yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Soppeng
🔹 Memverifikasi kelengkapan dokumen legalitas, alamat sekretariat, dan struktur kepengurusan masing-masing organisasi
🔹 Mempublikasikan daftar organisasi yang telah terdaftar dan memenuhi syarat secara terbuka dan mudah diakses oleh publik
🔹 Menjelaskan secara transparan mekanisme pendaftaran, persyaratan administrasi, serta sanksi bagi organisasi yang belum memenuhi ketentuan
Pemerintah daerah memang tidak dapat serta-merta menyatakan sebuah organisasi ilegal hanya karena belum tercatat atau tidak memiliki kantor permanen. Pemeriksaan harus mengacu pada dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Namun, ketiadaan data yang jelas bukan alasan untuk menunda pengawasan yang menjadi kewenangan Kesbangpol.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan terhadap organisasi yang membawa nama lembaga dalam menjalankan aktivitas sosial, advokasi, maupun menyampaikan aspirasi masyarakat. Kepercayaan publik terhadap peran LSM sangat bergantung pada sejauh mana lembaga-lembaga tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, yang ditunggu adalah langkah konkret Kesbangpol Kabupaten Soppeng. Apakah seluruh LSM yang beraktivitas di daerah ini telah terdata dan memiliki kejelasan administrasi kelembagaan? Informasi tersebut bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan jaminan agar masyarakat dapat berinteraksi dengan lembaga-lembaga tersebut dengan rasa aman dan kepercayaan yang wajar.
Hingga berita di terbitkan, konfirmasi resmi dari Kesbangpol Kabupaten Soppeng masih diperlukan. Ruang tanggapan juga tetap terbuka bagi setiap LSM yang merasa perlu memberikan penjelasan terkait keberadaan dan aktivitas lembaganya.(Red)
