SOPPENG — Penggunaan besi hasil bongkaran untuk struktur bangunan menjadi sorotan dalam proyek revitalisasi TK Nurul Amin di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Persoalan itu mencuat setelah pihak Dinas Pendidikan Soppeng menyebut bagian bawah bangunan tidak tercantum dalam gambar rencana awal, tetapi kemudian dibongkar dan dikerjakan kembali.
Proyek tahun anggaran 2026 tersebut disebut bernilai sekitar Rp568 juta dan bersumber dari APBN. Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng meminta pihak terkait membuka dasar teknis dan administrasi perubahan pekerjaan tersebut.
Ketua LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, mengatakan penggunaan material pada bagian struktur perlu diperiksa berdasarkan spesifikasi teknis dan dokumen proyek.
«“Anggaran yang digunakan cukup besar untuk pekerjaan bangunan TK. Namun, kenapa besi untuk tiang justru menggunakan besi dari hasil bongkaran atau besi bekas? Ini perlu dijelaskan secara terbuka,” kata Alfred kepada media, Kamis (24/9/2026).»
Sorotan LPKN tidak hanya menyangkut material besi. Alfred mempertanyakan proses perubahan pekerjaan. Ia meminta pihak terkait menjelaskan kapan kebutuhan pembongkaran diketahui, siapa yang menetapkan perubahan, dan dokumen apa yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Soppeng mengatakan kondisi pekerjaan di lapangan berbeda dari gambar rencana awal. Menurut dia, bagian bawah bangunan tidak tercantum dalam gambar tersebut.
«“Oiye, memang dalam gambar bangunan bagian bawah tidak ada. Namun setelah dikerjakan, bangunan bagian bawah harus juga dibongkar, kemudian dipasangi batu bata yang baru. Makanya besi bekas dipakai kembali karena tidak ada dalam gambar rencana,” ujarnya.»
Keterangan tersebut membuka pertanyaan pada aspek perencanaan. Jika bagian bawah bangunan tidak tercantum dalam gambar awal, apa dasar teknis yang kemudian membuat bagian tersebut harus dibongkar setelah pekerjaan berjalan?
Alfred meminta perubahan itu ditelusuri melalui dokumen proyek. Ia menyebut gambar teknis, RAB, spesifikasi material, volume pekerjaan, kontrak, dan dokumen perubahan pekerjaan sebagai bagian yang perlu diperiksa.
«“Kalau memang bagian bawah bangunan harus dibongkar, kenapa hal tersebut baru diketahui setelah kegiatan berlangsung? Padahal bagian itu tidak ada dalam gambar rencana awal. Ini yang harus dijelaskan,” ujar Alfred.»
LPKN juga meminta pemeriksaan terhadap besi yang digunakan kembali. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui kondisi, ukuran, mutu, fungsi dalam struktur, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis proyek.
Selain aspek teknis, dasar administrasi penggunaan material bongkaran perlu ditelusuri. Jika perubahan pekerjaan memengaruhi volume atau biaya, dokumen proyek perlu menunjukkan dasar perubahan dan perhitungannya.
«“Yang kami minta bukan sekadar melihat hasil bangunan. Periksa juga dokumennya. Apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai gambar, apakah material yang digunakan sesuai spesifikasi, dan apakah setiap perubahan pekerjaan memiliki dasar teknis dan administrasi yang jelas,” kata Alfred.»
Sampai berita ini ditulis pada Jumat (25/9/2026), sorotan LPKN tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran. Penggunaan besi hasil bongkaran juga belum dapat dinilai melanggar ketentuan tanpa pemeriksaan teknis dan dokumen proyek.
Karena itu, pemeriksaan terhadap pekerjaan fisik dan dokumen diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan: apa yang berubah dari gambar rencana, kapan perubahan diputuskan, siapa yang menyetujuinya, apa dasar penggunaannya, dan apakah material yang digunakan kembali memenuhi spesifikasi teknis?
Pihak pelaksana proyek perlu memberikan penjelasan mengenai penggunaan besi tersebut serta dasar perubahan pekerjaan di lapangan. Penjelasan dan pemeriksaan dokumen menjadi penting agar persoalan proyek dapat diuji berdasarkan fakta teknis dan administrasi, bukan semata berdasarkan klaim masing-masing pihak.Red
