KONAWE SELATAN – BreakingNewsPost. Id — Aktivitas PT IPIS Deco di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), pada Selasa (13/10/2026), memicu ketegangan terkait penguasaan lahan yang status hukumnya masih perlu diperjelas. Di tengah klaim berakhirnya kontrak pada 2016 dan pengelolaan oleh pihak yang mengaku sebagai pewaris sejak 2023, pemerintah dan DPR didesak segera mengambil langkah untuk mencegah konflik berulang.
Ketua DPD Asosiasi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) RI Kabupaten Kolaka Timur, Andi Kadir Musa, meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut hingga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima, pihak perusahaan disebut kembali memasuki lokasi untuk melakukan aktivitas. Sementara itu, pihak yang mengaku sebagai pewaris bersama para pekerja menyatakan kontrak atas lahan tersebut telah berakhir pada 2016 dan lahan itu mereka kelola sejak 2023 hingga sekarang.
Persoalan mendasarnya: apa dasar hukum masing-masing pihak dalam menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut? Jawabannya harus ditentukan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat penguasaan, dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.
Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan
Andi Kadir Musa mendesak pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan antara perusahaan, pihak pewaris, pekerja, dan instansi terkait untuk mengurai persoalan secara terbuka.
Pemeriksaan dokumen kontrak, bukti hak atas tanah, serta dasar hukum aktivitas perusahaan dinilai penting untuk mencegah perselisihan terus berulang.
Pemerintah juga diminta memastikan keselamatan masyarakat dan mengambil langkah pencegahan secara proporsional apabila ketegangan kembali terjadi.
Penyelesaian tidak cukup berhenti pada imbauan agar masyarakat menjaga ketertiban. Akar persoalan harus ditelusuri agar setiap pihak memperoleh kepastian mengenai kedudukan hukumnya.
DPR Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan
Andi Kadir Musa turut mendesak DPR menggunakan fungsi pengawasannya sesuai kewenangan untuk mendorong penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Ia berharap persoalan yang berpotensi memicu konflik sosial itu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.
DPR dapat mendorong instansi terkait memberikan penjelasan serta memastikan proses penanganan berjalan transparan. Namun, penentuan hak atas lahan tetap harus didasarkan pada bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Kontrak Berakhir pada 2016, Dasar Aktivitas Perusahaan Perlu Diperiksa
Klaim bahwa kontrak berakhir pada 2016 menjadi salah satu hal yang perlu diverifikasi. Demikian pula dasar pengelolaan lahan oleh pihak pewaris sejak 2023 dan landasan hukum perusahaan untuk kembali beraktivitas di lokasi tersebut.
PT IPIS Deco perlu diberikan kesempatan menjelaskan status kontrak, dasar aktivitas, dan tanggapannya terhadap klaim pihak pewaris.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, pemerintah Kecamatan Tinanggea, pemerintah Desa Roraya, serta aparat keamanan juga perlu dimintai keterangan mengenai kronologi kejadian dan langkah yang telah dilakukan.
Tanpa pemeriksaan dokumen dan klarifikasi para pihak, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan pihak mana yang memiliki hak paling kuat atau bertanggung jawab atas ketegangan tersebut.
Jangan Tunggu Konflik Membesar
Sengketa lahan yang tidak segera memperoleh kejelasan berpotensi memperbesar ketegangan sosial. Karena itu, pemerintah perlu mengutamakan dialog, pemeriksaan bukti, dan penyelesaian berdasarkan hukum, sementara aparat keamanan menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi bentrokan.
Andi Kadir Musa mendesak pemerintah dan DPR segera mengambil langkah sesuai kewenangannya. Kepastian hukum dan perlindungan masyarakat harus berjalan beriringan agar persoalan tidak terus berulang.
Negara harus hadir bukan untuk membenarkan klaim sepihak, melainkan memastikan hak setiap pihak diperiksa secara adil dan konflik dicegah sebelum menimbulkan korban.(Red)
