SOPPENG – BreakingNewspost.id — Tanggul Sungai Wailengnae di Dusun Mattanru, Desa Lompulle, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dilaporkan ambruk meski pekerjaan disebut baru selesai. Kerusakan itu kini memunculkan pertanyaan: apakah bangunan gagal menahan kondisi sungai, atau ada persoalan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya?
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu (7/10/2026). Sebagian struktur tanggul tampak mengalami kerusakan dan longsor. Warga meminta pemerintah segera memeriksa lokasi sebelum kerusakan meluas dan berpotensi membahayakan masyarakat.
Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, meminta pemerintah tidak buru-buru memperbaiki fisik tanggul tanpa lebih dulu mencari penyebab kerusakannya.
“Kalau pekerjaan yang relatif baru sudah mengalami kerusakan, jangan hanya diperbaiki kemudian selesai. Harus diperiksa bagaimana pekerjaan itu direncanakan, siapa pelaksananya, bagaimana pengawasannya, dan apakah hasilnya sesuai spesifikasi,” kata Jamaluddin.
Menurut dia, usia pekerjaan menjadi salah satu hal yang perlu diverifikasi. Jika benar kerusakan terjadi tidak lama setelah proyek selesai, pemerintah perlu memeriksa dokumen perencanaan, kontrak, spesifikasi teknis, mutu material, metode pengerjaan, hingga hasil pengawasan.
APKAN juga mempertanyakan transparansi proyek. Di lokasi, menurut informasi yang diterima organisasi tersebut, tidak terlihat papan informasi proyek yang memuat identitas pekerjaan dan sumber pembiayaan.
“Papan informasi penting agar masyarakat mengetahui proyek yang dibangun di wilayahnya. Harus jelas sumber anggarannya, nilai kontraknya, pelaksana, waktu pengerjaan, dan pihak yang mengawasi,” ujar Jamaluddin.
Ketiadaan informasi tersebut, kata dia, membuat publik kesulitan ikut mengawasi penggunaan uang negara. Terlebih, beredar perkiraan di masyarakat bahwa nilai pekerjaan mencapai ratusan juta rupiah.
Namun, APKAN menegaskan angka tersebut belum dapat dipastikan sebelum dicocokkan dengan dokumen resmi pengadaan dan anggaran.
Jamaluddin meminta pemerintah membuka informasi proyek sekaligus melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi. Pemeriksaan itu penting untuk menjawab apakah kerusakan murni akibat faktor alam atau berkaitan dengan konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan.
> “Jangan sampai uang negara sudah dikeluarkan, tetapi hasil pembangunan tidak bertahan lama dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Setiap pekerjaan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan kualitas dan penggunaannya,” kata Jamaluddin.
APKAN juga meminta pemerintah segera mengamankan bagian tanggul yang rusak untuk mencegah risiko terhadap warga. Perbaikan, menurut organisasi tersebut, semestinya dilakukan setelah penyebab kerusakan diketahui dan tanggung jawab pekerjaan menjadi jelas.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak pelaksana proyek mengenai nilai anggaran, sumber pembiayaan, spesifikasi pekerjaan, penyebab ambruknya tanggul, serta status masa pemeliharaan.
Bagi APKAN, persoalan tanggul Wailengnae bukan hanya soal bangunan yang ambruk. Ini menyangkut kualitas pekerjaan, keselamatan warga, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.(Tim/Red)
