WAJO – BreakingNewsPost.id – Pemanfaatan Terminal Tipe B Sawerigading di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai lokasi pasar malam setiap Rabu dan Sabtu memicu perdebatan publik. Aktivitas perdagangan yang berlangsung hingga larut malam tersebut dikhawatirkan menggerus fungsi utama terminal sebagai prasarana transportasi dan menimbulkan risiko keselamatan bagi penumpang serta pengemudi angkutan umum.
Jamaluddin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah APKAN.RI menyoroti ketiadaan transparansi dalam pengelolaan kawasan tersebut. Sabtu (17/10/2026) mendesak Pemerintah Kabupaten Wajo dan pengelola terminal untuk membuka dokumen perizinan serta mekanisme pungutan kepada pedagang.
“Kami tidak mempermasalahkan adanya aktivitas ekonomi, asalkan ada kepastian hukum. Publik berhak tahu: siapa yang memberi izin, atas dasar regulasi apa, dan kemana uang retribusi atau sewa tempat mengalir?” ujar Jamaluddin.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015, terminal penumpang harus dikelola untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keselamatan. Kehadiran lapak dagangan, gerobak makanan, dan kerumunan pembeli di area manuver bus atau angkot berpotensi menciptakan titik buta (blind spot) dan hambatan operasional.
Pengamat transportasi lokal menilai, jika tidak ada pemisahan zona yang tegas antara area tunggu penumpang dan area dagang, risiko kecelakaan lalu lintas di dalam terminal meningkat signifikan, terutama pada malam hari dengan visibilitas terbatas.
Pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara publik adalah kewenangan pemberi izin. Apakah aktivitas ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati, izin dari Dinas Perhubungan, atau sekadar toleransi lapangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)?
Selain itu, status aset Terminal Sawerigading sebagai Barang Milik Daerah (BMD) mengharuskan setiap pemanfaatan komersial memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa dokumen resmi seperti Perda atau SK Bupati, aktivitas pasar malam tersebut rentan dianggap sebagai penggunaan aset negara tanpa prosedur yang sah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola terminal maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo belum merilis salinan izin resmi atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan organisasi pedagang kepada media.
Selain aspek legalitas, Jamaluddin juga menyoroti transparansi finansial. Banyak pedagang kecil yang membayar sejumlah uang harian atau mingguan untuk menempati lapak di terminal. Namun, tidak jelas apakah uang tersebut masuk ke kas daerah (PAD), kas pengelola UPTD, atau jatuh ke tangan oknum tertentu.
“Jika ini retribusi resmi, harus ada kuitansi. Jika ini sewa swasta, harus ada kontrak. Ketidakjelasan ini membuka celah pungutan liar (pungli) yang justru membebani ekonomi rakyat kecil,” tegas Jamaluddin.
Untuk memastikan akuntabilitas, DPD APKAN RI mendesak Pemkab Wajo menjawab lima poin berikut:
1. Apa dasar hukum spesifik yang mengizinkan penggunaan area terminal untuk pasar malam?
2. Instansi mana yang bertanggung jawab penuh atas pengawasan keamanan dan kebersihan selama kegiatan berlangsung?
3. Bagaimana mekanisme penjaminan bahwa jalur keluar-masuk angkutan umum tetap steril dari hambatan dagangan?
4. Berapa tarif resmi yang dibebankan kepada pedagang dan ke rekening mana dana tersebut disetorkan?
5. Apakah sudah dilakukan kajian dampak lalu lintas (Andalalin) khusus untuk aktivitas malam hari di terminal?
Pasar malam memang dapat menjadi lifeline bagi UMKM, namun manfaat ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan publik dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Transparansi adalah kunci untuk membedakan antara pemberdayaan rakyat yang sah dan eksploitasi aset negara yang terselubung.(Rial syam)
