SOPPENG,BreakingNewsPost.id — Pernyataan yang mengaitkan upaya konfirmasi media dengan dugaan permintaan uang mencuat dari pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng. Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Soppeng, Herwan, S.H., M.Si., mendesak pihak yayasan pengelola memberikan bukti konkret atas tudingan tersebut sekaligus menjelaskan alasan penghentian distribusi makanan ke sejumlah sekolah.
Polemik bermula ketika pihak yayasan menyampaikan keberatan saat media meminta keterangan terkait terhentinya penyaluran makanan ke sekolah-sekolah. Dalam pernyataan yang dikutip media, pihak yayasan menyebut pemberitaan serupa kerap berujung pada permintaan uang. Pernyataan itu memicu pertanyaan mendasar: apakah tudingan itu merujuk pada peristiwa tertentu yang dapat dibuktikan, atau sekadar asumsi yang berisiko mencoreng profesi jurnalistik secara umum?
Tudingan Tanpa Bukti Mencemari Seluruh Profesi
Herwan menegaskan, meminta konfirmasi adalah bagian dari tugas jurnalistik — bukan alasan untuk langsung dikaitkan dengan dugaan pelanggaran. “Ketika ada persoalan dalam pelayanan publik, media memiliki kepentingan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Konfirmasi kepada pengelola merupakan bagian dari kerja jurnalistik, bukan alasan untuk langsung mengaitkannya dengan tudingan tertentu,” ujarnya.
Jika ada oknum yang terbukti meminta uang, hal itu adalah pelanggaran yang harus diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, tudingan itu harus spesifik: siapa yang terlibat, kapan terjadi, dan di mana buktinya. Tanpa kejelasan tersebut, generalisasi bahwa wartawan kerap meminta uang justru berisiko menghambat pengawasan publik terhadap program yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Penghentian Distribusi MBG Tidak Boleh Terabai
Di balik polemik tudingan tersebut, persoalan yang tak kalah penting justru berisiko terabaikan: apa penyebab terhentinya distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jalan Kemakmuran ke sejumlah sekolah?
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dapur tersebut disebut telah dua kali mengalami penghentian sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah penghentian, penyebabnya, serta status operasional terkini. BGN dan yayasan pengelola diminta menjelaskan secara terbuka:
– Apakah penghentian sementara benar terjadi dan berapa kali?
– Apa dasar evaluasi yang menyebabkan dapur dihentikan?
– Bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan gizi siswa selama masa terhenti?
– Kapan layanan berjalan normal kembali?
Dua Hal yang Sama Pentingnya: Bukti Tudingan dan Kejelasan Layanan Publik
Herwan menuntut dua kejelasan sekaligus: pihak yayasan diminta mempertanggungjawabkan tudingannya dengan bukti konkret, sementara BGN dan pengelola diminta transparan mengenai status dan alasan penghentian layanan. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran tudingan tanpa mengorbankan akses informasi atas pelayanan gizi anak-anak mereka.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari yayasan pengelola maupun BGN belum diperoleh. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk memberikan penjelasan dan hak jawab. Setiap tuduhan harus dibuktikan, dan setiap layanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
(Tim Redaksi)
