SOPPENG — Pelaku UMKM di Kecamatan Lilirilau dinilai menghadapi tekanan di tengah berkembangnya toko swalayan di Desa Abbanuange. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah memastikan pertumbuhan ritel modern berjalan seimbang dengan upaya pemberdayaan usaha masyarakat lokal.
Pemerintah selama ini mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar naik kelas. Namun, ketika toko swalayan terus berkembang, akses pasar bagi pelaku usaha lokal menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Aktivis Rudiandi, C,fle.,,C,bj.,C,ej.,C,in Jumat (25/9/2026), mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah mengawasi perkembangan toko swalayan sekaligus memastikan UMKM di Kecamatan Lilirilau memperoleh ruang dan akses pasar.
Menurut Rudiandi, kondisi UMKM yang dinilai melemah perlu diuji melalui data. Pemerintah perlu menjelaskan apakah perkembangan ritel modern berpengaruh terhadap ruang usaha UMKM atau terdapat faktor lain, seperti akses pasar, persaingan harga, daya beli masyarakat, dan pola distribusi.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keberadaan toko swalayan. Ada aspek perizinan, kesesuaian lokasi, tata ruang, ketentuan perdagangan, kemitraan, dan pengawasan pemerintah daerah yang perlu dibuka kepada publik.
Pemda perlu memastikan setiap toko swalayan yang beroperasi memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan kebijakan pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada pelatihan dan bantuan modal, tetapi juga memberikan akses pasar yang nyata.
Di titik inilah pengawasan Pemda diuji.
Apakah toko swalayan di Abbanuange telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan? Apakah terdapat kemitraan dengan UMKM setempat? Produk UMKM dari Kecamatan Lilirilau apa saja yang dipasarkan? Berapa pelaku UMKM yang memperoleh akses tersebut?
Pertanyaan berikutnya menyangkut mekanisme pengawasan.
Dinas Perdagangan dan DPMPTSP perlu menjelaskan siapa yang melakukan pemeriksaan, kapan pengawasan dilakukan, apa yang diperiksa, serta bagaimana tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Publik juga perlu mengetahui apakah Pemda memiliki data mengenai perkembangan UMKM di Kecamatan Lilirilau sebelum dan setelah bertambahnya toko swalayan. Data tersebut penting untuk melihat kondisi secara objektif dan menghindari kesimpulan bahwa melemahnya UMKM semata-mata disebabkan oleh keberadaan toko swalayan.
Karena itu, dokumen perizinan, NIB, kesesuaian tata ruang, ketentuan operasional, data kemitraan UMKM, serta hasil pengawasan menjadi penting untuk diperiksa.
persoalannya bukan sekadar apakah toko swalayan boleh berdiri. Persoalan utamanya adalah apakah pertumbuhan ritel modern berlangsung sesuai aturan sekaligus memberikan ruang yang nyata bagi UMKM lokal untuk berkembang.
Ketika UMKM terus didorong untuk berdaya saing, pertanyaan publik pun menjadi sederhana:
Jika toko swalayan terus berkembang sementara UMKM di Kecamatan Lilirilau dinilai melemah, apa yang telah dilakukan Pemda untuk memastikan keduanya dapat tumbuh secara seimbang?
(Tim/Red)
