SOPPENG – BreakingNewsPost.Id – Kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Soppeng kian mendesak untuk mendapat perhatian serius, Kamis (15/10/2026). Kabid Humas dan Informasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih Sulawesi Selatan, Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In., mempertanyakan sejauh mana peran konkret Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melindungi dan memberdayakan sektor ekonomi kerakyatan tersebut.
Sorotan muncul di tengah keluhan para pelaku usaha lokal yang merasa terhimpit oleh persaingan tidak sehat, minimnya akses permodalan, serta kurangnya ruang usaha yang memadai. Bagi APKLI, keberpihakan pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada retorika program, melainkan harus terlihat dari kebijakan yang berpihak dan solusi nyata di lapangan.
“Kami melihat ada kesenjangan antara janji pemberdayaan dengan realitas yang dihadapi pedagang kecil. Di mana peran pemerintah dalam membuka akses pasar dan memberikan perlindungan hukum bagi UMKM lokal?” tanya Rudiandi.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab publik ialah apakah strategi pembangunan ekonomi daerah telah benar-benar menyentuh akar rumput. Transparansi data mengenai alokasi anggaran UMKM, jumlah penerima bantuan, serta evaluasi dampak program menjadi kunci untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa dominasi ritel modern tidak mematikan usaha tradisional. Publik berhak mengetahui langkah strategis apa yang telah diambil Pemkab Soppeng untuk menciptakan ekosistem usaha yang adil dan berkelanjutan.(Red)
