SOPPENG – BreakingNewspost.Id— Tudingan bahwa pemberitaan mengenai perizinan Lemo Cina Mart di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Rabu (30/9/2026), Dugaan menghasut publik mendapat tanggapan dari Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Soppeng.
Haerul meminta polemik tersebut tidak berhenti pada tudingan terhadap media. Menurut dia, substansi persoalan harus dikembalikan pada dokumen perizinan, prosedur penerbitan, dan keterangan instansi yang berwenang.
Menurut Haerul, pemberitaan tersebut berangkat dari informasi dan keluhan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, yang mempertanyakan proses dan dasar perizinan Lemo Cina Mart. Informasi tersebut, kata dia, tetap harus diverifikasi dan tidak boleh langsung diposisikan sebagai kesimpulan.
> “Kalau ada pemberitaan yang dianggap keliru, silakan dijawab dengan data dan dokumen. Jangan menggeser persoalan menjadi tudingan bahwa wartawan menghasut publik,” kata Haerul.
Ia mengatakan pihak yang diberitakan memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab. Namun, keberatan terhadap pemberitaan juga perlu dibedakan dari substansi persoalan yang sedang dipertanyakan masyarakat.
Menurut Haerul, apabila legalitas Lemo Cina Mart menjadi pokok persoalan, dokumen merupakan titik pemeriksaan. Dari dokumen tersebut dapat ditelusuri jenis izin yang dimiliki, pihak yang menerbitkan, waktu penerbitan, prosedur yang ditempuh, serta persyaratan yang menjadi dasar penerbitannya.
> “Kalau izin dan prosedurnya sudah lengkap, buka dokumennya dan jelaskan kepada publik. Dengan begitu persoalan bisa diuji berdasarkan fakta, bukan saling tuding,” ujarnya.
Haerul juga meminta sejumlah isu yang muncul dalam polemik tersebut diperiksa secara terpisah, termasuk perizinan usaha, persetujuan masyarakat, analisis sosial-ekonomi, tata ruang, serta kewenangan instansi terkait.
Menurut dia, pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan perlu memberikan penjelasan apabila terdapat dokumen atau prosedur yang menjadi pertanyaan publik.
> “Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas. Media berkewajiban melakukan verifikasi, sementara pihak yang diberitakan berhak memberikan klarifikasi. Keduanya harus berjalan beriringan,” katanya.
Haerul menegaskan, kritik terhadap pemberitaan merupakan bagian dari ruang publik. Namun, kritik tersebut tidak menggantikan kebutuhan untuk memeriksa substansi persoalan melalui data dan dokumen.
Karena itu, ia mendorong polemik Lemo Cina Mart diarahkan pada pertanyaan yang konkret: dokumen apa yang menjadi dasar pengoperasian usaha, siapa yang menerbitkannya, prosedur apa yang telah ditempuh, dan apakah seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Dengan demikian, perdebatan tidak berhenti pada klaim bahwa pemberitaan menghasut publik atau klaim sebaliknya. Kedua sisi dapat diuji melalui data, dokumen, klarifikasi, dan keterangan pihak yang berwenang.
Hingga dokumen resmi dan keterangan para pihak diperiksa, tudingan bahwa pemberitaan tersebut menghasut publik tetap merupakan pernyataan dari pihak yang menyampaikannya, bukan kesimpulan redaksi.
Pertanyaan publik dapat dijawab dengan dokumen. Keberatan terhadap pemberitaan dapat dijawab dengan klarifikasi. Keduanya membutuhkan verifikasi.(Red)
