POLEWALI MANDAR, — Hasil pengelompokan data kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memunculkan kerisauan di kalangan warga. Sejumlah rumah tangga yang mengaku hidup dalam keterbatasan ekonomi justru tercatat pada desil 6–10 — kelompok yang seharusnya menandai tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Sebaliknya, warga yang dinilai lebih mampu terdata pada desil 1–5. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana proses validasi berjalan, dan apakah data yang menjadi dasar program bantuan benar-benar mencerminkan kehidupan nyata warga?
Desil 1 hingga 10 menggambarkan tingkatan kesejahteraan — desil 1 terendah, desil 10 tertinggi. Data ini menjadi salah satu dasar penentuan sasaran berbagai program bantuan sosial. Jika pengelompokan tidak sesuai kenyataan, risikonya nyata: warga yang paling membutuhkan berpotensi terlewat, sementara yang lebih mampu justru masuk prioritas. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan persoalan keadilan publik.
Warga berhak mengetahui proses yang menentukan akses mereka terhadap layanan dan bantuan:
– Mekanisme Verifikasi: Bagaimana proses pendataan dan pemeriksaan lapangan dilakukan? Apakah petugas mendatangi rumah warga secara langsung?
– Penetapan Desil: Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan kelompok desil? Siapa yang menetapkan dan siapa yang memverifikasi hasilnya?
– Jalur Sanggahan: Jika warga menemukan datanya keliru, ke mana harus mengajukan keberatan? Apakah mekanismenya mudah diakses dan transparan?
Pemerintah Diminta Buka Proses Pendataan
“Pemerintah desa, instansi terkait, hingga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diminta memberikan penjelasan terbuka. Akurasi data tidak boleh berhenti sebagai deretan angka di sistem — ia harus mencerminkan kehidupan nyata warga di lapangan. Tanpa data yang andal, kebijakan sosial berisiko meleset dari sasaran yang paling membutuhkan.”ujar rudiandi”
Perlu ditegaskan: status desil tidak otomatis menjamin atau menggugurkan hak atas bantuan, karena setiap program memiliki kriteria tersendiri. Namun, ketidaksesuaian yang dikeluhkan warga tetap harus diverifikasi dan dijelaskan secara terbuka oleh pihak yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Dinas Sosial maupun instansi terkait di Pemkab Polewali Mandar belum diperoleh. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi.
Pertanyaan sederhana namun krusial: data kesejahteraan warga ditentukan berdasarkan apa — angka di atas kertas, atau kehidupan nyata di lapangan? Jawaban atas pertanyaan itu menentukan keadilan bagi seluruh masyarakat.
(Tim Redaksi)
