SOPPENG,BreakingNewsPost.id — Sertifikat tanah telah diterbitkan melalui program PRONA di Desa Lompulle, Kabupaten Soppeng minggu (1/11/2026), Namun di lapangan, patok batas bidang tanah belum terpasang. Kondisi ini memicu kekhawatiran sengketa antarpemilik lahan. APKAN RI Soppeng mempertanyakan prosedur dan pengawasan program tersebut.
Jamaluddin, Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, menegaskan sertifikat tanpa batas fisik yang jelas berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. “Jangan sampai warga hendak menjual atau mengalihkan tanahnya, batas antar bidang justru menjadi sumber perselisihan,” katanya.
Sertifikat di Atas Kertas, Batas di Lapangan Belum Jelas
Penetapan batas merupakan tahapan wajib dalam pendaftaran tanah — bukan kegiatan opsional yang bisa ditinggalkan. Tanpa tanda batas yang terpasang dan disepakati pihak-pihak berbatasan, dokumen sertifikat belum menjamin kepastian hukum. Transaksi jual beli, pewarisan, maupun pembagian waris berisiko menimbulkan sengketa yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.
“Yang kami khawatirkan jangan sampai terjadi baku tuntut atau batas lahan warga saling memasuki. Karena itu, persoalan ini harus segera diselesaikan sebelum menimbulkan konflik,” tegas Jamaluddin.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kelengkapan di Lapangan?
APKAN RI mendesak Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Desa Lompulle mengecek langsung ke lokasi. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan: data pengukuran, peta bidang, isi sertifikat, dan kondisi fisik di lapangan saling bersesuaian. Penyelesaian harus melibatkan pemilik tanah dan pihak yang berbatasan secara terbuka.
Ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab:
– Apakah pemasangan patok batas disyaratkan selesai sebelum sertifikat diterbitkan?
– Mengapa sertifikat terbit sementara tanda batas belum terpasang?
– Apakah ada alasan teknis atau pengecualian yang berlaku di Desa Lompulle?
– Langkah apa yang diambil instansi untuk menyelesaikan ketidaklengkapan ini?
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng maupun Pemerintah Desa Lompulle. Ruang klarifikasi tetap terbuka.
Sertifikat memberikan hak di atas kertas. Patok batas memberikan kepastian di atas tanah. Keduanya seharusnya selesai bersamaan, bukan satu di antar lebih dulu dan yang lain terlupakan.
(Tim Redaksi)
