DENPASAR – BreakingNewsPost.id – Komisi Yudisial (KY) menegaskan kembali posisinya bukan sekadar lembaga pengawas etik, melainkan sebagai “penyempurna” kekuasaan kehakiman yang merdeka. Gagasan ini mengemuka dalam Seminar Internasional bertajuk “Menata Ulang Judicial Governance Indonesia” yang digelar di Bali, Kamis (15/10/2026).
Ketua KY, Abdul Chair Ramadhan, menyatakan bahwa independensi hakim tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh akuntabilitas dan integritas. Menurutnya, paradigma shared responsibility atau tanggung jawab bersama antarlembaga negara diperlukan untuk menciptakan sinergi tanpa mereduksi kemandirian peradilan.
“Independensi korps hakim tidak boleh berjalan tanpa arah. Ia harus ditopang mekanisme akuntabilitas efektif dan perlindungan dari intervensi tidak sah,” ujar Abdul Chair dalam pembukaan seminar.
Untuk memperkuat landasan hukum posisi KY, Abdul Chair mengutip kaidah fikih “Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib” (sesuatu yang menjadi keharusan bagi sempurnanya suatu kewajiban, maka ia juga menjadi wajib). Dalam konteks ini, pengawasan etik oleh KY adalah wasilah (perantara) mutlak untuk mencapai tujuan utama peradilan: keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit).
Urgensi Kedewasaan Hakim
Senada dengan pimpinan KY, tokoh pers dan aktivis masyarakat Wilson Lalengke menyoroti pentingnya aspek non-teknis dalam profesi hakim. Lalengke mendesak agar fungsi KY diperluas, tidak hanya pada pengawasan pasca-putusan, tetapi juga mencakup penilaian (assessment) terhadap kedewasaan emosional dan kearifan hakim.
Lalengke mengingatkan bahwa hakim digaji oleh uang rakyat (pembayar pajak). Oleh karena itu, setiap putusan harus mencerminkan kematangan nurani, bukan arogansi kekuasaan.
“Pengadilan bukanlah panggung kekuasaan absolut, melainkan ruang pengabdian. Dengan memperkuat peran KY dalam mengukur kedewasaan hakim, kita dapat mencegah lahirnya putusan-putusan transaksional atau yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas alumnus Lemhannas RI tersebut, Jumat (16/10/2026).
Perspektif Filosofis dan Global
Seminar ini juga menghadirkan tinjauan filosofis dari para pakar hukum internasional, termasuk Marco Fabri (Italia) dan Caroline Foulquier (Prancis). Mereka menyelaraskan gagasan penguatan KY dengan pemikiran filsuf klasik seperti Plato dan Montesquieu.
Plato, dalam The Republic, menekankan bahwa keadilan hanya terwujud jika dipimpin oleh sosok dengan phronesis (kebijaksanaan praktis). Sementara Montesquieu, melalui doktrin checks and balances, memperingatkan bahwa kekuasaan yudisial tanpa pengawasan berpotensi menjadi tirani.
Dalam konteks Indonesia, kehadiran KY dianggap sebagai instrumen penyeimbang agar asas res judicata pro veritate habetur (putusan hakim dianggap benar) tidak disalahgunakan untuk melanggengkan ketidakadilan. Prinsip utilitarianisme Jeremy Bentham juga dikutip, di mana ukuran utama hukum adalah kemanfaatan terbesar bagi masyarakat.
Sinergi Menuju Good Governance
Hadir pula dalam forum tersebut Anggota KY Andi Muhammad Asrun, Wakil Ketua KY Dwiarso Budi Santiarto, dan mantan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari. Mereka sepakat bahwa penataan ulang tata kelola peradilan (judicial governance) berbasis good and clean governance adalah kunci membentengi institusi dari praktik transaksional.
Melalui sinergi antara penguatan kewenangan KY, penegakan kode etik ketat, dan penilaian karakter hakim, peradilan Indonesia diharapkan semakin dekat dengan cita-cita keadilan yang sempurna, bermanfaat, dan menghormati martabat rakyat.(Tim)
