Polewali Mandar-BreakingNewspost.id — Nama Abdullah Madjid tercatat sebagai salah satu figur penting dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar, yang pada masanya masih dikenal sebagai Polewali Mamasa. Ia memimpin daerah tersebut dalam kurun waktu yang relatif panjang, yakni selama 13 tahun, dari 1966 hingga 1979—sebuah periode krusial pada awal masa Orde Baru di Indonesia.
Abdullah Madjid menggantikan Andi Hasan Manggabarani dan melanjutkan estafet kepemimpinan di tengah dinamika politik dan pembangunan nasional yang sedang mengalami konsolidasi. Dengan latar belakang militer dari ABRI dan pangkat letnan kolonel (letkol), ia dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan berorientasi pada stabilitas pemerintahan.
Sebagai kepala daerah, Abdullah Madjid dihadapkan pada tantangan membangun wilayah yang secara geografis luas dan beragam, dengan keterbatasan infrastruktur serta akses pelayanan publik pada masa itu. Meski demikian, kepemimpinannya dinilai berperan dalam meletakkan dasar-dasar tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam menjaga ketertiban administrasi dan memperkuat koordinasi antarlembaga.
Di sisi lain, rekam jejak Abdullah Madjid tidak terlepas dari kiprahnya sebagai pejuang kemerdekaan. Ia merupakan bagian dari laskar KRIS Muda Mandar yang turut terlibat dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Latar belakang ini menempatkannya dalam barisan tokoh lokal yang tidak hanya berperan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Lahir di Karama, Tinambung, Abdullah Madjid tumbuh dalam lingkungan sosial masyarakat Mandar yang dikenal menjunjung tinggi nilai keberanian, solidaritas, dan semangat kolektif. Nilai-nilai tersebut tampak mewarnai gaya kepemimpinannya, yang menekankan pentingnya persatuan dalam membangun daerah.
Sejumlah kalangan menilai, kepemimpinan Abdullah Madjid bersama tokoh-tokoh sezamannya menjadi bagian dari fase penting transisi daerah, dari situasi pascakemerdekaan menuju pembangunan yang lebih terstruktur. Meski dokumentasi pembangunan pada masa itu masih terbatas, keberadaannya sebagai bupati dalam waktu yang panjang menunjukkan tingkat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus stabilitas politik lokal.
Namun demikian, seperti halnya kepemimpinan pada era tersebut, pendekatan yang digunakan tidak lepas dari corak sentralistik yang menjadi ciri kebijakan nasional saat itu. Hal ini menjadi bagian dari dinamika yang kemudian berkembang dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia pada periode-periode berikutnya.
Kini, nama Abdullah Madjid tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang memberi kontribusi dalam membentuk fondasi pemerintahan dan pembangunan di Polewali Mandar. Bersama Andi Hasan Manggabarani dan tokoh-tokoh lainnya, ia menjadi bagian dari jejak sejarah kepemimpinan lokal yang berperan dalam perjalanan panjang daerah tersebut.
Di tengah upaya memperkuat identitas dan sejarah lokal, kisah pengabdian Abdullah Madjid menjadi pengingat akan pentingnya kepemimpinan yang berpijak pada pengalaman perjuangan, serta komitmen untuk membangun daerah di tengah berbagai keterbatasan.Red
