Morowali-BreakingNewapost.id — 1 Mei 2026 — Di tengah gegap gempita peringatan Hari Buruh Internasional, ratusan buruh justru berdiri di bawah terik matahari di depan gerbang Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Mereka tidak merayakan, melainkan menagih—hak yang mereka sebut sebagai “normatif”, tetapi hingga kini belum juga terpenuhi.
Aksi yang digelar gabungan serikat pekerja dalam wadah Gerakan Persatuan Buruh Morowali itu memperlihatkan satu hal yang kontras: kawasan industri strategis nasional yang terus tumbuh pesat, namun masih menyisakan pekerjaan rumah serius dalam relasi industrial.
Di lapangan, suara pengeras terdengar bersahut-sahutan. Orasi demi orasi menegaskan tuntutan yang berulang—keselamatan kerja, kepastian status, hingga kesejahteraan dasar. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada kesepakatan konkret yang dihasilkan.
Juru kampanye Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka–Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FSPIM-KPBI) menyebut momentum May Day tahun ini justru meninggalkan luka bagi para buruh.
“Kami tidak datang untuk seremonial. Kami datang membawa tuntutan yang sudah lama disuarakan. Tapi lagi-lagi diabaikan,” ujarnya.
Ia menilai, tidak adanya realisasi tuntutan menunjukkan lemahnya komitmen manajemen dalam membangun hubungan industrial yang setara. Bahkan, menurut dia, sikap tidak kooperatif perusahaan menjadi hambatan utama dalam proses dialog.
Padahal, tuntutan yang disampaikan bukanlah hal baru. Isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), misalnya, kembali mengemuka seiring masih adanya laporan kecelakaan kerja di kawasan industri tersebut. Bagi buruh, persoalan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut keselamatan hidup.
Selain itu, sistem kerja outsourcing dan ketidakjelasan status pekerja juga menjadi sorotan. Dalam praktiknya, buruh menilai sistem tersebut menciptakan ketidakpastian, baik dari sisi perlindungan kerja maupun jenjang karier.
“Yang kami minta adalah kepastian. Bekerja bertahun-tahun, tetapi status tidak jelas. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal martabat pekerja,” kata salah satu peserta aksi.
Kehadiran perwakilan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam aksi tersebut sempat memberi harapan akan adanya titik terang. Namun hingga aksi berakhir, belum ada keputusan atau langkah konkret yang diumumkan.
Bagi serikat pekerja, situasi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menjembatani konflik industrial masih belum optimal.
“Pemerintah hadir, tetapi belum mampu mengambil kebijakan. Padahal, ini menyangkut hak dasar pekerja,” ujar juru kampanye FSPIM-KPBI.
Meski belum ada kesepakatan, ruang dialog belum sepenuhnya tertutup. Pertemuan lanjutan antara serikat pekerja dan manajemen IMIP dijadwalkan berlangsung pada 9 Mei 2026. Namun bagi buruh, pertemuan itu akan menjadi penentu: apakah dialog benar-benar menghasilkan solusi, atau kembali menjadi formalitas.
Di sisi lain, daftar tuntutan yang dibawa buruh mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Mulai dari peningkatan standar K3, transparansi data kecelakaan kerja, penghapusan outsourcing, hingga penyediaan fasilitas dasar seperti transportasi, layanan kesehatan, dan akses informasi.
Tidak kalah penting, buruh juga menuntut penghentian praktik yang diduga sebagai union busting serta percepatan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2026–2027.
Seluruh tuntutan tersebut, menurut serikat pekerja, bermuara pada satu hal: pemenuhan hak normatif yang dijamin dalam regulasi ketenagakerjaan.
Hingga laporan ini disusun, pihak manajemen IMIP belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai tuntutan maupun kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Di tengah ambisi besar menjadikan Morowali sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam, dinamika ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kualitas hubungan industrial.
Bagi para buruh yang turun ke jalan pada May Day kali ini, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal tuntutan apa yang disampaikan, melainkan kapan—dan sejauh mana—tuntutan itu benar-benar diwujudkan.Tim
