Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Pemerintah

Hardiknas 2026: Bupati Sikka Pastikan PPPK Tidak Dirumahkan, Prioritaskan Keberlanjutan Pendidikan

46
×

Hardiknas 2026: Bupati Sikka Pastikan PPPK Tidak Dirumahkan, Prioritaskan Keberlanjutan Pendidikan

Sebarkan artikel ini

Sikka-BreakingNewspost,id — 2 Mei 2026 — Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Sikka tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum penegasan arah kebijakan pendidikan daerah. Di tengah tekanan fiskal, Pemerintah Kabupaten Sikka memastikan keberlanjutan tenaga pendidik, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menegaskan tidak akan ada kebijakan merumahkan PPPK, termasuk tenaga guru dan tenaga kependidikan berstatus paruh waktu. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin upacara Hardiknas di Lapangan Apel SMPN Alok.

“Tidak boleh ada guru dan tenaga kependidikan PPPK yang dirumahkan. Pendidikan adalah prioritas utama dan tidak boleh terganggu,” ujar Kago.

Pernyataan tersebut muncul di tengah tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin ketat. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia sebelumnya dihadapkan pada dilema antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan belanja pegawai yang terus meningkat, termasuk untuk skema PPPK.

Menurut Kago, keberadaan PPPK memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan proses belajar-mengajar, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik. Karena itu, pemerintah daerah tengah merumuskan skema pembiayaan yang adaptif agar belanja pegawai, khususnya gaji PPPK, tetap dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

“Kami sedang mengkaji langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah agar kebutuhan belanja pegawai tetap terakomodasi. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan layanan pendidikan tidak terganggu,” katanya.

Selain menyoroti keberlanjutan tenaga pendidik, peringatan Hardiknas di Sikka juga diisi dengan peluncuran sejumlah program penguatan literasi. Pemerintah daerah memperkenalkan inisiatif seperti Gong Literasi, Wisata Literasi, Gerakan Antar Buku, serta pengembangan website perpustakaan daerah.

Peluncuran program tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sikka, yang sekaligus menjadi simbol dimulainya penguatan budaya literasi di lingkungan pendidikan.

Pada kesempatan yang sama, para kepala sekolah se-Kabupaten Sikka menandatangani komitmen bersama untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi. Langkah ini dinilai penting dalam menjawab tantangan kualitas pendidikan, terutama dalam meningkatkan kemampuan dasar siswa.

Sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian di bidang pendidikan, pemerintah daerah juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) purnabakti kepada aparatur sipil negara di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sikka.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sikka, Ny. Fista Sambuari Kago, menyerahkan bantuan paket School Kids kepada anak-anak melalui kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga filantropi. Bantuan tersebut menyasar 100 anak, dengan sebagian diserahkan secara simbolis di lokasi kegiatan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembagian susu kepada anak-anak usia dini yang hadir, sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang generasi sejak tahap awal pendidikan.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, dewan pendidikan, serta para kepala sekolah dan tenaga kependidikan dari berbagai jenjang.

Momentum Hardiknas 2026 di Sikka memperlihatkan upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pendidikan dan keterbatasan anggaran. Di satu sisi, penguatan literasi dan numerasi terus didorong. Di sisi lain, keberlanjutan tenaga pendidik dijaga sebagai fondasi utama sistem pendidikan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan untuk tidak merumahkan PPPK menjadi sinyal bahwa stabilitas tenaga pendidik tetap dipandang sebagai prioritas, sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Yuvenfernandez

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *