Batam-Breakingnewspost.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mempelajari pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi kawasan kepulauan di NTT.
Langkah itu ditandai dengan kunjungan kerja Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama jajaran pemerintah daerah ke Batam dan pertemuan langsung dengan Wali Kota Batam Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Senin (11/5/2026).
Turut mendampingi Gubernur NTT dalam kunjungan tersebut antara lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selfi Nange, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Stefania Tunga Boro.
Pertemuan berlangsung interaktif dengan pembahasan sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan kawasan FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, sektor kemaritiman, hingga peluang kerja sama perdagangan dan promosi budaya antara Batam dan NTT.
Dalam dialog tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah merancang pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ. Menurut dia, posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan dekat dengan Australia menjadi modal strategis dalam pengembangan perdagangan internasional dan investasi.
“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami datang untuk mendengar langsung pengalaman Batam,” kata Melki.
Ia menilai pengalaman Batam penting dipelajari, terutama dalam membangun iklim investasi yang kompetitif, mempercepat pelayanan usaha, serta memperkuat konektivitas perdagangan di wilayah kepulauan.
Menurut Melki, salah satu tantangan utama pembangunan ekonomi di NTT saat ini masih berkaitan dengan tingginya biaya logistik antardaerah. Sebagai provinsi kepulauan, distribusi barang di NTT masih bergantung pada jalur laut dengan biaya yang relatif tinggi.
“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa keberhasilan kawasan FTZ tidak hanya bergantung pada status kawasan semata, tetapi juga ditentukan oleh kepastian regulasi dan kemudahan layanan investasi.
Menurut dia, investor akan lebih tertarik masuk apabila proses perizinan sederhana, cepat, dan didukung sistem pelayanan yang terintegrasi melalui digitalisasi.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” kata Amsakar.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan insentif fiskal guna meningkatkan daya tarik investasi di kawasan FTZ. Menurutnya, NTT memiliki potensi besar berkembang menjadi kawasan ekonomi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste.
“NTT memiliki posisi geografis yang sangat potensial karena dekat dengan Australia dan Timor Leste. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mampu mendukung kawasan ini agar investor tertarik masuk,” ujarnya.
Selain isu investasi dan regulasi, pembahasan juga berkembang pada sektor konektivitas laut dan pengembangan industri kemaritiman. Amsakar menyebut Batam memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal yang berpotensi menjadi mitra kerja sama dalam mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT.
Menurut dia, industri galangan kapal di Batam cukup berkembang dan dapat mendukung penguatan distribusi logistik di daerah kepulauan.
“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik. Industri galangan kapal di Batam cukup besar dan dapat mendukung kebutuhan daerah kepulauan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing memaparkan kondisi ekonomi NTT yang saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,32 persen dengan tingkat inflasi 2,64 persen.
Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, persoalan distribusi barang masih menjadi hambatan karena sebagian besar jalur logistik menuju Kupang harus melalui Surabaya atau Makassar terlebih dahulu.
Kondisi itu menyebabkan biaya distribusi meningkat dan berdampak langsung pada harga barang di daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka akses pasar baru bagi produk lokal NTT sekaligus memperkuat pengembangan industri kecil dan menengah.
Selain sektor ekonomi dan transportasi, pertemuan tersebut juga membahas peluang promosi produk unggulan dan budaya NTT di Batam. Emanuel menyebut sekitar 40 ribu warga NTT saat ini tinggal di Batam dan dinilai dapat menjadi penghubung dalam memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya kedua daerah.
Menanggapi hal itu, Amsakar menyatakan terbuka terhadap peluang promosi produk lokal NTT di Batam, termasuk kopi khas NTT dan kuliner daerah. Ia juga membuka ruang kolaborasi budaya Melayu Batam dengan budaya NTT sebagai bagian dari penguatan hubungan antardaerah.
Kunjungan Pemerintah Provinsi NTT ke Batam tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama kedua daerah dalam bidang investasi, perdagangan, konektivitas kemaritiman, pengembangan industri, hingga promosi budaya di tingkat nasional maupun internasional.
#AyoBangunNTT
Bergita Abi
