Soppeng-BreakingNewspost.id — Dugaan praktik pungutan fee dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Kabupaten Soppeng mulai menyeruak dan memantik perhatian publik. Bantuan pemerintah yang seharusnya menjadi penopang produktivitas petani kini diduga berubah menjadi ajang bancakan oknum tertentu.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber menyebut, kelompok tani penerima bantuan Alsintan tahun 2025 diduga dibebani setoran uang dengan nominal fantastis. Nilainya bervariasi tergantung jenis alat yang diterima.
Di Kecamatan Marioriawa, sedikitnya 11 kelompok tani penerima bantuan disebut diminta menyetor dana puluhan hingga ratusan juta rupiah.
“Untuk traktor roda empat Rp50 juta, multifulkator Rp70 juta, sedangkan combine sampai Rp100 juta,” ungkap salah seorang sumber kepada awak media, Rabu (13/5/2026).
Jika dugaan tersebut benar, maka praktik itu berpotensi menjadi bentuk penyimpangan serius dalam distribusi bantuan pemerintah di sektor pertanian. Program yang semestinya membantu petani meningkatkan hasil produksi justru diduga dijadikan ladang keuntungan oleh pihak tertentu.
Dugaan praktik serupa disebut tidak hanya terjadi di Marioriawa. Sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Soppeng juga disebut ikut terseret dalam pola distribusi bantuan yang diduga bermasalah.
“Saya tahu karena sering lihat langsung pengantaran barangnya. Bahkan ada kelompok tani yang dapat bantuan dobel,” ujar sumber lain.
Ia menyebut wilayah yang diduga ikut dalam praktik tersebut antara lain Kecamatan Ganra, Donri-Donri, hingga Liliriaja.
Lebih jauh, sumber tersebut juga menyebut adanya dugaan aliran fee kepada seseorang berinisial “A”. Bahkan, nama oknum anggota dewan ikut disebut dalam pembicaraan terkait distribusi bantuan Alsintan tersebut.
“Saya dengar mereka bayar fee ke inisial A. Ada juga nama anggota dewan yang disebut menerima. Waktu itu saya dengar pembicaraan mereka soal bantuan di Marioriawa ada anggota dewannya yang mau diantarkan,” bebernya.
Mencuatnya dugaan tersebut memantik reaksi keras dari kalangan aktivis. Ketua LSM LPKN Soppeng, Alfred, mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan permainan bantuan pertanian itu secara terbuka dan menyeluruh.
“Kami minta aparat penegak hukum turun tangan dan periksa semua pihak yang terlibat kalau memang berani. Jangan hanya rakyat kecil yang cepat diproses. Dugaan seperti ini harus dibuka terang-benderang,” tegas Alfred.
Menurutnya, apabila dugaan pungutan fee itu terbukti, maka praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan telah mencederai tujuan utama program bantuan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
Publik kini menunggu keseriusan aparat penegak hukum menelusuri dugaan aliran dana, mekanisme distribusi bantuan, hingga pihak-pihak yang diduga bermain di balik penyaluran Alsintan di Kabupaten Soppeng.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun instansi yang menangani penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Soppeng. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak yang namanya disebut guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan yang berimbang.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di sektor pertanian. Di tengah gencarnya pemerintah mendorong ketahanan pangan nasional, bantuan untuk petani semestinya tidak berubah menjadi ruang transaksional yang diduga dimanfaatkan segelintir oknum untuk meraup keuntungan pribadi di atas kebutuhan masyarakat kecil.(Tim)
