Sikka-Breakingnewspost.id — Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menggandeng Yayasan Payung Perjuangan Humanis (PAPHA) Indonesia melalui Proyek BERSAHAJA menggelar pertemuan koordinasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) guna menyatukan pemahaman seluruh unsur terkait mengenai pentingnya tugas, peran, dan fungsi TPKJM dalam mengatasi persoalan kesehatan jiwa masyarakat di Kabupaten Sikka.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Egon Lantai 3 Kantor Bupati Sikka, Rabu (13/5/2026), dihadiri sekitar 95 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan nonpemerintah lintas sektor. Pertemuan tersebut dibuka oleh Asisten III Setda Sikka selaku Pelaksana Harian Sekda Sikka, Rudolfus Ali mewakili Bupati Sikka.
Dalam sambutannya, Rudolfus Ali menegaskan bahwa persoalan kesehatan jiwa tidak lagi bisa dipandang sebelah mata karena telah menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah lintas sektor.
Menurut data Kementerian Kesehatan yang tercantum dalam TOR kegiatan, penyakit jiwa merupakan penyebab nomor dua penyakit tidak menular di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Di NTT, gangguan kesehatan mental diperkirakan dialami sekitar 7,4 persen penduduk, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 6,2 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat NTT juga termasuk salah satu provinsi dengan indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia yakni sebesar 64,26.
Berdasarkan data Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018, terdapat tujuh orang dengan gangguan mental dalam setiap 1.000 rumah tangga. Selain itu, NTT juga masuk tiga besar provinsi dengan angka depresi tertinggi di Indonesia.
Ironisnya, fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di NTT masih sangat terbatas. Hanya sekitar 31,8 persen pusat kesehatan masyarakat yang memiliki poli kesehatan jiwa dan hanya terdapat satu rumah sakit jiwa di NTT yang berada di Kupang.
Untuk konteks Kabupaten Sikka, Dinas Kesehatan mencatat hingga tahun 2023 terdapat 1.179 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Selain itu, angka bunuh diri juga tergolong tinggi dengan 12 kasus pada tahun 2024, tujuh kasus pada tahun 2025 dan enam kasus hingga tahun 2026.
Meski program kesehatan jiwa telah tersedia di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas serta didukung keberadaan dua orang psikiater dan tenaga psikolog klinis, namun upaya penanganan dinilai belum maksimal dan belum berjalan secara intensif serta komprehensif.
Selain keterbatasan fasilitas dan tenaga, persoalan lain yang dihadapi yakni masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental, tingginya stigma terhadap ODGJ, hingga ketakutan masyarakat berinteraksi dengan penderita gangguan jiwa.
Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya akses pengobatan bagi Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), mulai dari minimnya ketersediaan obat tertentu di puskesmas, kartu BPJS atau KIS yang belum aktif, hingga kendala dokumen kependudukan dan data DT-SEN yang menghambat akses bantuan sosial.
Melalui forum koordinasi ini, berbagai persoalan mendesak turut dibahas, termasuk prosedur operasional standar (SOP) kegawatdaruratan psikiatri dalam menangani pasien gangguan jiwa yang mengamuk, upaya promotif dan preventif kesehatan mental di sekolah dan lembaga keagamaan, hingga strategi memperkuat layanan rehabilitasi sosial bagi ODDP dan keluarganya.
Dinas Kesehatan dan PAPHA Indonesia melalui Proyek BERSAHAJA memandang perlu dilakukan penguatan kapasitas seluruh unsur TPKJM agar memiliki komitmen bersama dalam mendukung pembentukan TPKJM di tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan TPKJM Kabupaten.
Melalui pembentukan TPKJM kecamatan, diharapkan penanganan persoalan kesehatan jiwa di masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Empat narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dr. Dua Weni Parera membawakan materi mengenai situasi terkini kesehatan jiwa di Kabupaten Sikka sekaligus menjelaskan tugas, peran, dan fungsi penting TPKJM dalam mendukung empat upaya kesehatan jiwa yakni promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Kristian Armstrong memaparkan materi tentang rehabilitasi sosial bagi ODDP sebagai penyandang disabilitas, dukungan DT-SEN serta solusi bagi ODDP dan keluarganya yang belum masuk kategori desil 1-5 penerima bantuan sosial.
Sementara Kepala Puskesmas Kewapante, Theresia Anjelina Bala membedah SOP kegawatdaruratan psikiatri dan pentingnya dukungan kader kesehatan jiwa atau “Sahabat Sehat” dalam menangani ODDP yang kambuh sesuai prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas.
Adapun dr. Petrus Agustinus Seda Sega membawakan materi mengenai kesehatan mental, depresi, dan kasus bunuh diri yang saat ini menjadi perhatian serius di Kabupaten Sikka.
Pertemuan koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang lebih baik, cepat, dan manusiawi bagi masyarakat Kabupaten Sikka.
(Yuven Fernandez)
