KUPANG–BreakingNewspost.id — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/5/2026), guna menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam kegiatan itu, Wapres turut didampingi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena serta Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki.
Kunjungan tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan pembangunan dan penguatan layanan dasar hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemerintah pusat menegaskan pembangunan nasional harus berorientasi Indonesia-sentris agar masyarakat di daerah perbatasan memperoleh akses layak terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, dan konektivitas.
Dalam dialog bersama masyarakat, Wapres menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga Amfoang.
Menurut Wapres, kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang sehari sebelumnya. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama kerusakan jembatan yang menyebabkan sejumlah wilayah terisolasi.
“Hari ini saya sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote. Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Amfoang,” ujar Wapres.
Dalam kesempatan itu, Wapres menyoroti dampak serius dari rusaknya jembatan terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari akses pendidikan hingga layanan kesehatan. Ia mencontohkan anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai serta risiko yang dihadapi ibu hamil akibat sulitnya akses transportasi.
“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah. Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” katanya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain seperti keterbatasan BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Pertamina.
“Nanti kita segera koordinasi dengan Pertamina. Lalu tadi ada rumah sakit yang sebenarnya sudah dibangun tapi belum difungsionalkan. Segera kita koordinasikan juga dengan Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
Wapres juga kembali menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Amfoang.
“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, masyarakat Amfoang turut menyampaikan harapan terkait pembangunan SPBU, penyediaan listrik di desa-desa yang belum teraliri listrik, pengoperasian rumah sakit, pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, hingga percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Warga juga menyoroti keterbatasan air bersih serta persoalan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Sementara itu, Gubernur NTT Melki Laka Lena menjelaskan pemerintah provinsi telah mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait pembangunan jembatan dan peningkatan sejumlah ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional.
“Adapun usulan alih status jalan provinsi menjadi jalan nasional yang diajukan Pemprov NTT kepada pemerintah pusat dengan total panjang ruas jalan 1.012,76 kilometer, meliputi ruas jalan lintas tengah, barat, utara Pulau Timor–Timor Leste, lintas selatan Pulau Timor, lintas utara Pulau Timor hingga Motaain, lintas selatan Pulau Sumba, dan lintas utara Pulau Flores,” ujar Melki.
Menurutnya, usulan tersebut mempertimbangkan posisi strategis ruas jalan yang menghubungkan antarwilayah, kawasan perbatasan negara, pusat ekonomi, pelabuhan, bandara, serta kawasan pariwisata prioritas.
Selain itu, Pemprov NTT juga mengusulkan penanganan sejumlah jembatan rusak akibat banjir, di antaranya pembangunan Jembatan Kapsali, Bipolo, Nunpisa, dan Termanu dengan total kebutuhan anggaran mencapai ratusan miliar rupiah.
Menutup dialog, Wapres meminta pemerintah daerah terus mengawal tindak lanjut berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
#AyoBangunNTT
Bergita Abi.
