Sulawesi selatan,BreakingNewspost.id – Di tengah gencarnya upaya pemerintah memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional, realitas di lapangan justru menunjukkan paradoks yang memprihatinkan. Lonjakan biaya produksi pertanian yang terus terjadi dinilai semakin mencekik leher para petani, sementara harga jual hasil panen sering kali tidak mengalami peningkatan yang seimbang.
Berbagai komponen biaya usaha tani, mulai dari harga pupuk, pestisida, benih, hingga upah tenaga kerja dan biaya pengolahan lahan, disebut terus merangkak naik dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini menjadi beban berat yang tidak hanya mengurangi margin keuntungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha, terutama bagi petani kecil yang mengandalkan lahan terbatas.
Bagi sebagian besar petani, meningkatnya biaya produksi berarti mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk hasil yang belum tentu lebih baik. Tidak sedikit yang terpaksa menambah utang atau mengurangi penggunaan sarana produksi demi bertahan, yang pada akhirnya justru berisiko menurunkan produktivitas.
Menanggapi persoalan yang terus berulang ini, Founder DPP LSM Garda RI, Awaluddin Anwar, angkat bicara. Ia menilai kondisi ini merupakan pertanda lemahnya perlindungan negara terhadap pelaku utama sektor pangan tersebut.
Petani adalah fondasi ketahanan pangan bangsa. Namun ironisnya, hingga hari ini mereka masih terjepit oleh persoalan klasik yang tak kunjung usai: biaya produksi yang terus membumbung tinggi. Ketika input terus naik sementara harga gabah dan komoditas lain stagnan, maka ruang hidup petani akan semakin sempit,” ujar Awaluddin Anwar dalam keterangannya.
Menurutnya, petani saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain harus berhadapan dengan ketidakpastian cuaca dan ancaman hama, mereka juga dipaksa berhadapan dengan logika ekonomi yang tidak adil di mana biaya input selalu naik, namun harga jual sering kali ditentukan oleh pihak lain.
Kita mengapresiasi berbagai program pemerintah. Namun, keberhasilan pembangunan pertanian tidak boleh hanya diukur dari angka statistik produksi. Ukuran sesungguhnya ada di kantong petani: apakah mereka sejahtera atau justru semakin terhimpit?” tegasnya.
Oleh karena itu, Awaluddin mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan untuk hadir dengan langkah nyata. Pengawasan ketat terhadap tata niaga sarana produksi harus diperkuat agar harga pupuk dan obat-obatan tetap wajar dan terjangkau.
Lebih dari itu, perlindungan terhadap harga jual hasil panen menjadi keniscayaan. Petani berhak mendapatkan nilai jual yang layak setelah mengeluarkan biaya produksi yang tidak sedikit.
Petani tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya ingin berusaha dalam kondisi yang adil: biaya terkendali, harga panen menyejahterakan, dan ada kepastian usaha. Itu hak dasar yang seharusnya dijamin negara,” ucapnya.
Awaluddin juga menyoroti aspek regenerasi. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, dikhawatirkan sektor pertanian akan kehilangan daya tarik di mata generasi muda. Padahal, keberlanjutan pangan nasional sangat bergantung pada ketersediaan penerus yang mau dan mampu bertani.
Kalau bertani dipandang tidak menjanjikan secara ekonomi, siapa yang mau meneruskan? Ini soal masa depan bangsa,” katanya.
Menutup pernyataannya, Awaluddin Anwar berharap kebijakan pertanian ke depan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan manusia di akar rumput.
Ketika petani kuat dan sejahtera, barulah kita bisa berbangga bahwa ketahanan pangan kita benar-benar kokoh. Jangan biarkan mereka terus menjerit menanggung beban biaya yang tak kunjung usai.
@Red
