Pasaman,BreakingNewspost.id — Keluhan mengenai distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat. Kali ini datang dari sejumlah warga Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang mengaku kesulitan memperoleh Pertalite di SPBU Pertamina 15.263.108 karena stok disebut kerap habis hanya beberapa jam setelah penyaluran dimulai.
Bagi masyarakat di wilayah tersebut, Pertalite bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan pokok yang menopang aktivitas ekonomi, pertanian, perdagangan, hingga mobilitas warga di daerah pedalaman. Karena itu, ketika stok BBM cepat habis, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan kehidupan sehari-hari pada ketersediaan bahan bakar.
Sejumlah warga menuturkan bahwa Pertalite di SPBU tersebut sering kali sudah tidak tersedia sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menduga cepat habisnya stok berkaitan dengan banyaknya pengisian menggunakan jeriken yang, menurut dugaan warga, kemudian dibawa ke luar wilayah Kecamatan Duo Koto.
Menurut warga, kondisi tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan. Mereka yang datang untuk memenuhi kebutuhan kendaraan pribadi, sepeda motor, maupun kendaraan usaha kecil justru sering kali tidak kebagian BBM.
Yang kami harapkan sederhana. Pertalite itu diprioritaskan untuk masyarakat Duo Koto, terutama warga pedalaman yang harus menempuh perjalanan jauh menuju SPBU. Jangan sampai masyarakat lokal justru kesulitan, sementara BBM diduga dibawa keluar daerah,” ujar salah seorang warga.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya. Mereka berharap apabila memang terdapat praktik pengisian menggunakan jeriken dalam jumlah besar, pengelola SPBU bersama instansi terkait dapat memastikan seluruh prosedur yang berlaku dipatuhi sehingga distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Bagi warga pedalaman, habisnya stok Pertalite lebih awal bukan hanya persoalan antrean yang panjang. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan dan kehilangan waktu untuk kembali mencari BBM di lokasi lain yang jaraknya relatif jauh. Kondisi itu dinilai semakin memberatkan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian, perdagangan, dan usaha kecil.
Warga menegaskan bahwa keluhan mereka bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk harapan agar pemerintah, pengelola SPBU, dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
Mereka meminta dilakukan evaluasi apabila ditemukan adanya praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Menurut warga, pengawasan yang efektif akan memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan di luar peruntukannya.
Persoalan distribusi BBM bersubsidi selama ini memang menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang ditujukan untuk membantu masyarakat. Oleh sebab itu, setiap dugaan penyimpangan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pengelola SPBU Pertamina 15.263.108 terkait keluhan masyarakat tersebut. Demikian pula pihak Pertamina maupun instansi berwenang belum memberikan tanggapan atas dugaan yang disampaikan warga.
@Tim/Red
