JAKARTA, BreakingNewsPost.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penguatan sektor ekonomi rakyat tidak cukup hanya melalui perluasan akses permodalan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendampingan usaha, dan kolaborasi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting agar pelaku usaha mikro mampu bertahan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Pusat, DR H. Amirsyah Tambunan, M.A., saat menerima audiensi jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) yang dipimpin Ketua Umum dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, di Jakarta, Senin (13/7/2026). Pertemuan itu membahas persiapan Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P yang dijadwalkan berlangsung di Asrama Haji Jakarta pada 27–29 Agustus 2026.
Dalam kesempatan itu, Amirsyah menyampaikan bahwa sektor pedagang kaki lima (PKL) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar penting perekonomian nasional. Ia menyebut sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Menurut Amirsyah, berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 64,5 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97 persen lapangan kerja atau sekitar 117 juta tenaga kerja.
Ekonomi rakyat bukan hanya menjadi pahlawan ekonomi Indonesia, tetapi juga merupakan tulang punggung bangsa dan negara,” ujar Amirsyah.
Ia menegaskan, melalui Lembaga Penggerak Ekonomi Umat (LPEU), MUI akan terus memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil melalui perluasan akses pembiayaan berbasis syariah, peningkatan kapasitas SDM, pendampingan usaha, serta penguatan koperasi syariah.
Menurutnya, kolaborasi antara LPEU MUI dan APKLI-P perlu segera diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama agar program pemberdayaan ekonomi rakyat dapat berjalan lebih terarah.
Selain menyatakan kesediaannya menghadiri Munas VI APKLI-P, Amirsyah juga mengundang organisasi tersebut untuk berpartisipasi dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 24–26 Juli 2026.
Ia mengatakan berbagai isu strategis mengenai penguatan ekonomi rakyat akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam kongres tersebut sebelum dirumuskan sebagai rekomendasi kepada pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum APKLI-P dr. Ali Mahsun ATMO menyambut baik komitmen MUI dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat. Menurutnya, sinergi antara organisasi pelaku usaha dan lembaga keagamaan dapat memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kualitas pelaku UMKM, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.
Ali menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi apabila kualitas pelaku UMKM terus ditingkatkan.
Kami mengapresiasi komitmen besar MUI terhadap kemajuan usaha dan ekonomi rakyat kecil. Banyak hal yang dapat disinergikan, terutama dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi bonus demografi. Karena itu kami akan segera menindaklanjuti kerja sama dengan LPEU MUI,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kesediaan Sekjen MUI menghadiri Munas VI APKLI-P serta memastikan organisasinya akan berpartisipasi dalam Kongres Umat Islam Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap agenda penguatan ekonomi umat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris LPEU MUI Darmawan. Sementara dari jajaran APKLI-P hadir antara lain Wakil Ketua Umum merangkap Ketua Panitia Munas Meihadir Ahmad, Ketua Harian Chanifah Zumzumi, Wasekjen Tri Timbul Prasubakti, Wasekjen Ilham Yulianto, Ketua DPW APKLI-P DKI Jakarta Hadi Setiono, serta Wakil Sekretaris DPW DKI Jakarta Nana Nursalam.
Audiensi itu menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha mikro dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat. Meski demikian, realisasi program yang dibahas, termasuk rencana kerja sama antara APKLI-P dan LPEU MUI, masih akan bergantung pada tindak lanjut kedua belah pihak setelah pertemuan tersebut.
@Iwan Hammer
