SOPPENG|BreakingNewspost.id — Kelangkaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali memantik keresahan masyarakat di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Persoalan yang berulang ini tidak hanya menyulitkan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mengganggu aktivitas pelaku usaha mikro yang bergantung pada gas bersubsidi sebagai sumber energi utama.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat pada Sabtu, 18 Juli 2026, sejumlah warga mengaku telah mendatangi beberapa pangkalan resmi LPG 3 kilogram untuk membeli gas bersubsidi. Namun, harapan mereka kembali pupus setelah memperoleh jawaban yang hampir seragam dari petugas pangkalan.
“Sudah ada pemiliknya.”
Jawaban singkat tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Jika tabung LPG telah habis atau telah dialokasikan kepada pihak tertentu, bagaimana mekanisme penyalurannya? Apakah distribusi telah berjalan sesuai ketentuan? Ataukah terdapat persoalan lain yang menyebabkan masyarakat yang datang langsung ke pangkalan tidak lagi memperoleh jatah pembelian?
Fenomena ini menjadi sorotan Kabid Humas DPW APKLI-P Sulawesi Selatan. Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kilogram yang terus berulang tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman semata, melainkan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi barang bersubsidi.
ELPIJI 3 kilogram adalah barang yang disubsidi negara untuk masyarakat yang berhak. Kalau masyarakat datang ke pangkalan tetapi selalu mendapat jawaban bahwa tabung sudah ada pemiliknya, maka wajar muncul pertanyaan di tengah publik, sebenarnya ke mana gas bersubsidi itu mengalir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap pangkalan, agen, maupun pihak tertentu. Sebaliknya, hal itu merupakan dorongan agar pemerintah bersama Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan melakukan evaluasi secara terbuka terhadap sistem distribusi ELPIJI bersubsidi.
Menurutnya, transparansi merupakan kunci untuk menghilangkan spekulasi yang berkembang di masyarakat. Data mengenai jumlah pasokan yang diterima pangkalan, waktu distribusi, jumlah tabung yang disalurkan, hingga mekanisme penjualan kepada masyarakat perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Kelangkaan ELPIJI bersubsidi tidak hanya berdampak pada rumah tangga. Banyak pelaku usaha kecil seperti pedagang gorengan, warung makan, penjual kopi, hingga usaha kuliner lainnya sangat bergantung pada LPG 3 kilogram. Ketika pasokan sulit diperoleh, biaya operasional meningkat karena mereka terpaksa membeli LPG nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi atau bahkan menghentikan aktivitas usahanya sementara waktu.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat kecil. Padahal, salah satu tujuan pemberian subsidi energi adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlangsungan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dalam konteks itulah, APKLI-P Sulawesi Selatan mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi LPG 3 kilogram, mulai dari tingkat agen hingga pangkalan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok, tetapi juga memastikan bahwa penyaluran benar-benar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Hiswana Migas, serta aparat pengawas diharapkan diperkuat guna memastikan tidak terjadi hambatan distribusi maupun persoalan lain yang dapat mengurangi akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya kepastian mengenai jadwal distribusi dan mekanisme pembelian di pangkalan. Kepastian informasi dinilai penting agar warga tidak harus berulang kali mendatangi pangkalan tanpa hasil, sekaligus menghindari munculnya persepsi negatif terhadap sistem distribusi.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Hiswana Migas, maupun instansi terkait mengenai penyebab kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Soppeng. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait agar pemberitaan tersaji secara utuh, akurat, dan berimbang.
Kelangkaan LPG 3 kilogram yang terus berulang menjadi pengingat bahwa keberhasilan program subsidi energi tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan negara. Yang lebih penting adalah memastikan barang bersubsidi benar-benar tersedia, mudah diakses, dan diterima oleh masyarakat yang memang menjadi sasaran program.
Ketika masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh haknya, evaluasi terhadap tata kelola distribusi menjadi kebutuhan yang tidak dapat lagi ditunda. Transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas merupakan fondasi utama agar kepercayaan publik terhadap program subsidi tetap terjaga dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.@Tim
