Konawe|BreakingNewsPost.id — Ketahanan pangan terus menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Berbagai kebijakan digulirkan untuk meningkatkan produksi pertanian, mulai dari perluasan areal tanam, penyediaan benih unggul, mekanisasi pertanian, hingga penyaluran pupuk bersubsidi. Seluruh program tersebut diarahkan pada satu tujuan besar, yakni mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat kemandirian pangan nasional.
Namun, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari target yang ditetapkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Di lapangan, efektivitas kebijakan justru diuji oleh pertanyaan sederhana: apakah petani benar-benar memperoleh sarana produksi yang mereka butuhkan ketika musim tanam tiba?
Pantauan di Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, pada 21 Juli 2026, menunjukkan bahwa persoalan pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan utama petani. Salah seorang petani yang ditemui di lokasi meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Kepada wartawan, ia mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi meskipun musim tanam telah berlangsung.
Menurut petani tersebut, kondisi itu bukan pertama kali terjadi. Ia mengaku persoalan serupa berulang hampir setiap musim tanam sehingga petani harus berupaya mencari pupuk ke berbagai tempat atau menunggu pasokan datang. Keterangan tersebut merupakan pernyataan narasumber di lapangan dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab terjadinya kesulitan distribusi tanpa didukung data resmi.
Keluhan itu memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Mengapa kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi masih terjadi ketika ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah? Apakah persoalan berada pada keterbatasan alokasi, mekanisme distribusi, administrasi penerima, atau terdapat kendala lain dalam rantai penyaluran? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban berbasis data dari instansi yang berwenang.
Berdasarkan keterangan sejumlah petani lainnya, pupuk bersubsidi sering kali tidak tersedia ketika mereka hendak melakukan pemupukan. Sebagian mengaku harus menunda pemupukan sambil menunggu pasokan, sementara sebagian lainnya memilih membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, biaya produksi petani berpotensi meningkat dan keuntungan yang diperoleh dapat berkurang.
Bagi petani, persoalan pupuk tidak hanya berkaitan dengan harga atau ketersediaan barang. Dalam budidaya tanaman, waktu pemupukan memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan dan produktivitas. Keterlambatan pemupukan dapat memengaruhi perkembangan tanaman, menurunkan hasil panen, dan pada akhirnya mengurangi pendapatan petani. Karena itu, kepastian ketersediaan pupuk pada waktu yang tepat menjadi kebutuhan mendasar bagi sektor pertanian.
Di sinilah muncul paradoks antara kebijakan dan realitas. Di satu sisi, pemerintah mendorong peningkatan produksi sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Di sisi lain, sebagian petani mengaku masih menghadapi kesulitan memperoleh salah satu sarana produksi paling penting. Bagi mereka, target peningkatan produksi akan sulit dicapai apabila pupuk tidak tersedia sesuai kebutuhan di lapangan.
Persoalan lain yang mengemuka adalah transparansi distribusi. Berapa alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Kecamatan Onembute pada musim tanam tahun ini? Berapa jumlah petani yang telah terdaftar sebagai penerima? Berapa volume pupuk yang telah disalurkan ke kios resmi? Apakah distribusi telah sesuai jadwal dan kebutuhan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi distribusi pupuk bersubsidi.
Dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi, terdapat mata rantai yang melibatkan pemerintah, produsen, distributor, kios pengecer resmi, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani. Apabila terjadi hambatan pada salah satu tahapan, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh petani. Karena itu, evaluasi terhadap seluruh rantai distribusi menjadi penting untuk mengetahui letak persoalan yang sebenarnya.
Sejumlah petani berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Onembute. Menurut mereka, pengawasan tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi, tetapi juga perlu dilakukan melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan pupuk benar-benar tersedia ketika petani membutuhkannya.
Secara normatif, petani yang mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi dapat menyampaikan pengaduan melalui kelompok tani, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Dinas Pertanian Kabupaten Konawe, maupun Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan distribusi, laporan juga dapat disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia atau aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Mekanisme tersebut dimaksudkan agar setiap laporan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara objektif.
Meski demikian, sebagian petani menilai bahwa yang mereka butuhkan bukan sekadar saluran pengaduan, melainkan penyelesaian yang nyata. Mereka berharap setiap laporan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, pencocokan data distribusi, serta penyampaian hasil evaluasi secara terbuka sehingga persoalan yang berulang dapat segera diatasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Konawe, pihak distributor, maupun kios penyalur pupuk bersubsidi mengenai penyebab kesulitan yang dikeluhkan petani di Kecamatan Onembute. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak agar pemberitaan memenuhi prinsip keberimbangan dan memberikan informasi yang utuh kepada publik.
Persoalan yang dihadapi petani Onembute sesungguhnya tidak hanya menyangkut ketersediaan pupuk. Yang sedang diuji adalah efektivitas implementasi kebijakan ketahanan pangan di tingkat lapangan. Keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh target produksi, tetapi juga oleh kemampuan memastikan setiap petani memperoleh pupuk bersubsidi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat mutu, dan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
@Red
