JAKARTA|BreakingNewsPost.id – Pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, yang menurut keterangan disebabkan oleh alasan kesehatan, memunculkan perhatian terhadap keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, menyatakan bahwa pemerintah perlu segera menetapkan pengganti Kepala BGN agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut tidak mengalami hambatan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/7/2026), Ali Mahsun menilai posisi Kepala BGN memiliki peran penting mengingat lembaga tersebut sedang menghadapi berbagai tantangan pasca mencuatnya perkara dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN.
Siapa pun yang diberi amanah memimpin BGN harus memahami landasan, visi, misi, dan tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ali Mahsun.
Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan di BGN menjadi faktor penting agar berbagai agenda pembenahan dapat berjalan efektif, terutama di tengah proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.
Ali Mahsun juga mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu sekitar satu bulan untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program MBG di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Menurutnya, evaluasi tersebut diarahkan pada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memastikan program berjalan tepat sasaran. Beberapa aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain peninjauan kembali kelompok penerima manfaat, pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program, serta verifikasi terhadap data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menyebut evaluasi juga penting untuk memastikan tidak terdapat data dapur yang bersifat fiktif, pelayanan ganda, fasilitas yang belum memenuhi persyaratan, maupun dugaan penggelembungan jumlah penerima manfaat.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan organisasi APKLI-P dan belum disertai pemaparan hasil audit maupun temuan resmi dari aparat pengawas atau penegak hukum mengenai kondisi pelaksanaan Program MBG secara nasional.
Lebih lanjut, Ali Mahsun menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menurutnya harus dijaga keberlanjutannya.
Program MBG tidak boleh gagal dan harus tetap berjalan sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut, Ali Mahsun menyatakan APKLI-P telah menginstruksikan jajarannya di berbagai daerah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Independen Sukseskan MBG.
Selain itu, APKLI-P juga menyampaikan dukungan terhadap gagasan pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) BGN RI yang dinilai dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Usulan tersebut merupakan sikap organisasi APKLI-P. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pengumuman resmi dari pemerintah mengenai pembentukan Dewan Pengawas BGN RI maupun penunjukan pengganti Kepala BGN pasca pengunduran diri Nanik S. Deyang.
Perkembangan mengenai kepemimpinan BGN dan hasil evaluasi Program MBG masih menunggu keputusan resmi pemerintah.
@Iwan Hammer
