Bone | BreakingNewspost.id – Polemik yang berkembang di media sosial maupun berbagai pemberitaan mengenai kasus yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bone terus menjadi perhatian publik. Beragam opini, dugaan, hingga penilaian bermunculan sebelum proses hukum selesai, memicu kekhawatiran munculnya penghakiman di ruang publik.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKLI Perjuangan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam keterangannya kepada awak media melalui aplikasi WhatsApp, Minggu (26/7/2026), Iwan menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Harapan kami, agar kasus ini jangan diframing dan dipelintir terlalu jauh. Biarkan pihak kepolisian bekerja secara profesional. Kasus ini sudah berada dalam ranah penegakan hukum, sehingga semua pihak sebaiknya menunggu hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat,” ujar Iwan.
Menurut Iwan, derasnya arus informasi di media sosial sering kali memunculkan berbagai opini yang belum tentu sejalan dengan fakta hukum. Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
Ia juga menekankan bahwa dalam negara hukum, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang merupakan kewenangan lembaga peradilan, bukan penilaian publik.
Kita sebagai warga Bone jangan langsung memvonis bahwa Ibu Ketua DPRD bersalah. Yang berwenang menyatakan seseorang bersalah adalah pengadilan setelah melalui proses hukum yang berlaku, bukan opini yang berkembang di media sosial maupun pemberitaan,” lanjutnya.
Iwan berharap aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan transparan sehingga hasil penanganan perkara nantinya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap objektif serta menghormati hak setiap warga negara untuk memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan Iwan Hammer merupakan pandangan narasumber dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai substansi perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.Red
