Jakarta | Breakingnewspost.id – Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) terus memperkuat langkah pemberdayaan ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui percepatan penerbitan izin edar bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sektor pangan olahan serta penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Kepala BPOM RI, dengan jajaran pimpinan umum APKLI-P di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa berdasarkan data BPOM RI, dari sekitar 64,5 juta pelaku UMKM di Indonesia, terdapat sekitar 4,2 juta usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini, baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi atau izin edar dari BPOM.
Menurutnya, atas arahan Presiden BPOM saat ini menjalankan kebijakan percepatan sekaligus menggratiskan proses pendaftaran izin edar bagi UMK pangan olahan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan.
“Program ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha kecil agar produk mereka semakin berkualitas, aman dikonsumsi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menambahkan, selain menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan, BPOM juga memperoleh amanah tambahan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Karena itu, BPOM memandang APKLI Perjuangan sebagai mitra strategis yang memiliki jaringan luas hingga ke daerah dan dinilai mampu mendukung penguatan edukasi, pembinaan, serta pengawasan di lapangan.
“Kami berharap dapat membangun kerja sama, sinergi, dan kolaborasi bersama APKLI Perjuangan di seluruh Indonesia. Saya juga akan hadir sebagai keynote speaker pada Seminar Nasional Munas VI APKLI Perjuangan tanggal 25 Agustus 2026 sekaligus melakukan penandatanganan nota kerja sama antara BPOM RI dan APKLI Perjuangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI Perjuangan, menyampaikan apresiasi atas komitmen BPOM RI dalam mempercepat pelayanan kepada pelaku UMK sektor pangan.
Menurutnya, kebijakan percepatan dan pembebasan biaya izin edar merupakan langkah konkret yang memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang, meningkatkan kualitas produk, sekaligus memperluas akses pasar.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., yang telah berkenan menjadi keynote speaker Seminar Nasional Munas VI APKLI Perjuangan Tahun 2026. Kami mendukung penuh kebijakan BPOM RI dalam mewujudkan arahan Presiden Prabowo karena benar-benar berpihak kepada ekonomi rakyat kecil,” ujar Ali Mahsun.
Ia juga mengapresiasi komitmen BPOM untuk membangun kemitraan strategis bersama APKLI Perjuangan dalam mendukung peningkatan kualitas UMK pangan, penguatan keamanan pangan, serta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum APKLI Perjuangan didampingi tiga Wakil Ketua Umum, yakni Meihadir Ahmad, M. Zahruddin, dan Ahlan Elfaz, Ketua Hormat Situmorang, serta tiga Wakil Sekretaris Jenderal, Ilham Yulianto, Imam Hipa Usra, dan Sahono Suryadi.
Kolaborasi BPOM RI dengan APKLI Perjuangan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, mempercepat legalitas produk pangan olahan, serta memperkuat pengawasan keamanan pangan sebagai bagian dari upaya mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi prioritas pemerintah.Naskah ini sudah disusun dengan gaya berita nasional yang lebih tajam, mengalir, dan tetap berimbang sehingga layak untuk dipublikasikan sebagai berita utama.
Liputan:Iwan Hammer
