KUPANG | Breakingnewspost.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Polda NTT dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bergerak melakukan penanganan darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026) pagi.
Penanganan awal difokuskan pada penyelamatan dan evakuasi korban, pendataan korban meninggal maupun luka-luka, pemetaan kerusakan bangunan serta infrastruktur, dan pembukaan akses transportasi serta komunikasi di wilayah terdampak.
Informasi mengenai kondisi lapangan masih berkembang. Pemerintah daerah meminta setiap laporan korban dan kerusakan diverifikasi terlebih dahulu sebelum menjadi data resmi.
Gubernur NTT Emanuel Melkianus Laka Lena mengatakan pemerintah meminta seluruh daerah segera melakukan pengecekan kondisi masyarakat dan melaporkan dampak gempa kepada pemerintah provinsi.
> “Dengan kondisi yang ada ini, segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” ujar Melkianus dalam konferensi pers di Kupang.
Laporan mengenai korban juga masih bergerak. Hingga konferensi pers tersebut, pemerintah menerima informasi sementara mengenai lima korban meninggal dunia, terdiri atas dua orang di Kabupaten Sikka dan tiga orang di Kabupaten Manggarai. Angka itu masih dalam proses verifikasi.
Gubernur dan Kapolda Tinjau Flores
Untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, Gubernur NTT bersama Kapolda NTT dan jajaran Forkopimda dijadwalkan bergerak menuju Pulau Flores.
Kapolda NTT menyiapkan pesawat untuk mendukung mobilisasi rombongan ke sejumlah kabupaten terdampak yang dapat dijangkau melalui jalur udara.
Menurut Melkianus, peninjauan langsung diperlukan karena laporan mengenai korban dan kerusakan dapat berubah dalam waktu singkat.
> “Kami mohon maaf belum bisa menyajikan data detail, karena korban jiwa tadi kami dapat laporan ada tiga orang misalnya, ternyata korban sudah jadi empat, dan seterusnya. Ini kita pastikan dulu,” katanya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin menetapkan angka korban berdasarkan laporan awal yang belum diverifikasi.
Dalam situasi bencana, kecepatan penyampaian informasi perlu berjalan beriringan dengan akurasi data.
Polda NTT Disiapkan sebagai Pusat Informasi
Selain penanganan korban, pemerintah juga menaruh perhatian pada koordinasi informasi.
Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat pengendalian dan komunikasi penanganan bencana. Perkembangan situasi akan disampaikan melalui keterangan resmi bersama Forkopimda.
Melkianus mengatakan Kapolda NTT telah memutuskan agar perkembangan penanganan bencana disampaikan melalui press release resmi setiap hari.
Langkah itu diharapkan dapat mengurangi simpang siur informasi dan memberikan rujukan yang lebih jelas bagi masyarakat maupun media.
> “Pak Kapolda memutuskan setiap hari nanti akan ada press release resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana agar kita lebih mudah berkoordinasi untuk melakukan proses komunikasi publik maupun penanganan bencana,” ujarnya.
Pemerintah Ingatkan Bahaya Hoaks
Di tengah kondisi darurat, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi menjadi perhatian tersendiri.
Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar melalui media sosial, terutama mengenai jumlah korban, kerusakan, tsunami maupun perkembangan gempa susulan.
> “Tolong kita jaga betul situasi ini jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak jelas, tidak benar,” tegas Melkianus.
Masyarakat diminta menjadikan lembaga resmi sebagai rujukan, terutama BMKG untuk informasi kegempaan dan peringatan kebencanaan, serta pemerintah daerah, BPBD dan Basarnas untuk perkembangan penanganan di lapangan.
Gempa M7,7 tersebut memang memicu peringatan dini tsunami. BMKG kemudian mengakhiri peringatan tersebut setelah melakukan pemantauan kondisi muka air laut.
Evakuasi Menjadi Prioritas
Pada tahap awal tanggap darurat, pemerintah menempatkan penyelamatan korban sebagai prioritas.
TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi dan unsur lainnya dikerahkan untuk mendukung penanganan.
> “Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan,” kata Melkianus.
Setelah penyelamatan dan penanganan korban, pemerintah akan melakukan pendataan kerusakan secara lebih menyeluruh sebagai dasar menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alat Berat Diminta Buka Akses
Kerusakan bangunan dan kemungkinan tertutupnya sejumlah akses menjadi persoalan lain yang harus segera ditangani.
Pemerintah meminta kontraktor yang memiliki alat berat turut membantu membuka akses yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan bangunan.
> “Semua kontraktor yang punya alat berat wajib bantu pemerintah di situasi darurat ini,” ujar Melkianus.
Pembukaan akses dinilai penting agar tim penyelamat, kendaraan bantuan, logistik dan kebutuhan dasar masyarakat dapat menjangkau wilayah terdampak.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan PLN untuk pemulihan jaringan listrik serta operator telekomunikasi guna menjaga komunikasi masyarakat dan petugas.
Bantuan Logistik Mulai Disiapkan
Dukungan bagi masyarakat terdampak juga mulai dipersiapkan.
Pemerintah Provinsi NTT menyatakan bantuan makanan dan beras akan diarahkan ke wilayah yang membutuhkan. Sejumlah kementerian di tingkat pusat juga disebut telah menyatakan kesiapan memberikan dukungan.
Pemerintah bahkan mengupayakan dukungan transportasi udara untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Melkianus juga mengajak dunia usaha dan masyarakat di Flores turut membantu warga yang terdampak.
Menurutnya, dalam situasi darurat, keselamatan dan kebutuhan dasar korban harus menjadi prioritas.
Status Bencana Masih Dikaji
Mengenai status bencana, pemerintah provinsi menyatakan penanganan akan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.
Sementara kemungkinan penetapan status bencana nasional masih membutuhkan kajian lebih lanjut berdasarkan skala dampak, kemampuan penanganan daerah, serta hasil koordinasi dengan pemerintah pusat.
Karena itu, hasil peninjauan Gubernur, Kapolda, Danrem dan Forkopimda ke wilayah terdampak akan menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan berikutnya.
> “Kami akan merespons kondisi lapangan. Jadi kami akan turun sebentar bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda yang lain untuk melihat langsung lapangan,” kata Melkianus.
Data Korban Belum Final
Di tengah berbagai laporan yang masuk, pemerintah kembali mengingatkan bahwa angka korban dan kerusakan belum dapat dianggap final.
Data sementara yang disampaikan pemerintah menyebut lima korban meninggal dunia, dua di Sikka dan tiga di Manggarai. Namun proses pencarian, evakuasi dan verifikasi masih berlangsung.
Sebelumnya, laporan dari Maumere juga menyebut adanya bangunan di kawasan Pelabuhan Lorens Say yang roboh akibat gempa dan menyebabkan korban terdampak. Tim SAR Gabungan melakukan evakuasi terhadap korban yang ditemukan di lokasi.
Dengan kondisi yang masih dinamis, pembaruan data dari pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, Polda NTT dan lembaga resmi lainnya menjadi penting untuk menghindari perbedaan angka.
Keselamatan dan Akurasi Informasi
Gempa Flores menjadi ujian bagi kecepatan sekaligus ketepatan penanganan bencana.
Pemerintah menghadapi dua kebutuhan sekaligus: menyelamatkan warga secepat mungkin dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar berdasarkan data lapangan.
Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang, mengikuti instruksi petugas, menjauhi bangunan yang berpotensi roboh, serta menggunakan jalur evakuasi apabila diperlukan.
Media dan masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan foto, video, angka korban, maupun informasi kebencanaan yang belum terverifikasi.
Pada tahap awal ini, prioritas pemerintah jelas: korban diselamatkan, akses dibuka, kebutuhan dasar dipenuhi, kerusakan dipetakan, dan informasi disampaikan berdasarkan fakta.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Polda NTT dan Forkopimda menyatakan akan terus memperbarui informasi berdasarkan hasil pendataan dan peninjauan langsung di wilayah terdampak.
Yuven Fernandez
