SIKKA, NTT | BreakingNewsPost. Id — Gempa bumi berkekuatan M7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, membawa dampak serius bagi Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Kabupaten Sikka mencatat sedikitnya 1.264 warga dari 306 kepala keluarga (KK) ditempatkan di pusat pengungsian Gelora Samador, Maumere.
Data tersebut merupakan bagian dari penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur gabungan setelah gempa kuat mengguncang wilayah Flores dan memicu peringatan dini tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa M7,7 terjadi pada 15 Agustus 2026 dan sempat memicu peringatan dini tsunami. Peringatan tersebut kemudian diakhiri BMKG pada pukul 07.30 WIB setelah pemantauan kondisi muka laut.
Pengungsi Tersebar di Sejumlah Lokasi
Penanganan warga terdampak dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sikka, dengan melibatkan TNI, Polri, SAR, PMI serta perangkat daerah terkait.
Selain di Gelora Samador, warga juga dilaporkan mengungsi di sejumlah lokasi.
Sebanyak 70 orang dari delapan KK berada di halaman Kantor DPRD Kabupaten Sikka. Sementara itu, 292 orang mengungsi di Lapangan Seminari Bunda Segala Bangsa dan 68 jiwa berada di halaman SD Wairklau.
Sebagian warga lainnya memilih mengungsi sementara di rumah keluarga maupun rumah warga di sejumlah desa dan kelurahan.
Sebaran lokasi pengungsian tersebut menunjukkan bahwa dampak gempa tidak hanya berhadapan dengan persoalan kerusakan bangunan, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk memastikan warga berada di tempat yang dinilai aman.
Korban dan Kerusakan Masih Didata
Pemkab Sikka menyebut gempa dan rangkaian gempa susulan telah menimbulkan korban jiwa serta kerusakan rumah warga dan fasilitas publik.
Dalam informasi yang disampaikan pemerintah daerah, tercatat 38 orang meninggal dunia, termasuk empat warga Kabupaten Sikka.
Namun, angka tersebut perlu diperlakukan sebagai data sementara karena proses verifikasi korban dan kerusakan masih berlangsung.
BMKG sebelumnya mencatat aktivitas gempa susulan setelah gempa utama M7,7. Hingga pukul 14.00 WIB pada 15 Agustus, BMKG mencatat 235 gempa susulan, dengan magnitudo antara M2,5 hingga M6,2.
Artinya, situasi di lapangan masih sangat dinamis. Perubahan data korban, kerusakan maupun kebutuhan pengungsi masih mungkin terjadi seiring proses pencarian, evakuasi dan pendataan.
Rapat Koordinasi Digelar
Informasi mengenai jumlah korban, kerusakan rumah dan bangunan publik serta penanganan pengungsi dibahas dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Sikka pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026.
Rapat tersebut melibatkan Bupati Sikka, Wakil Bupati Sikka, Plt Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, asisten sekda, staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah, camat serta lurah.
Forum tersebut menjadi bagian dari evaluasi penanganan keadaan darurat sekaligus menentukan langkah pemerintah daerah menghadapi kondisi masyarakat pascagempa.
Fokus pemerintah tidak hanya pada evakuasi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga di lokasi pengungsian dapat ditangani.
Seluruh Rangkaian HUT RI ke-81 Dihentikan
Di tengah situasi darurat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sikka mengambil keputusan untuk meniadakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah direncanakan mulai 15 Agustus 2026 dan seterusnya.
Keputusan tersebut termasuk pembatalan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 pada Senin, 17 Agustus 2026.
Keputusan itu menempatkan keselamatan masyarakat dan penanganan korban sebagai prioritas di tengah kondisi pascabencana.
Ketua Umum Panitia HUT RI ke-81 Tingkat Kabupaten Sikka Tahun 2026, Awales Syukur, S.Sos., M.Th., menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi kemanusiaan dan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, perhatian pemerintah dan seluruh unsur terkait saat ini diarahkan kepada warga yang terdampak gempa dan masih berada di sejumlah lokasi pengungsian.
Keselamatan Warga Menjadi Prioritas
Pembatalan agenda perayaan kemerdekaan bukan sekadar perubahan kalender kegiatan. Dalam situasi bencana, keputusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran prioritas pemerintah dari agenda seremoni menuju penanganan kemanusiaan.
Di sisi lain, pemerintah tetap menghadapi pekerjaan besar: memastikan pengungsi memperoleh tempat yang aman, kebutuhan dasar terpenuhi, korban dapat ditemukan dan didata, serta kerusakan bangunan dapat diverifikasi.
Tantangan lainnya adalah memastikan informasi mengenai korban dan kerusakan tidak simpang siur.
Hal tersebut menjadi penting karena kondisi pascagempa masih berkembang. Data lapangan harus terus diperbarui berdasarkan hasil verifikasi petugas.
Pemkab Diminta Pastikan Penanganan Berlanjut
Dengan ribuan warga terdampak dan pengungsian yang tersebar di sejumlah titik, penanganan tidak berhenti pada evakuasi awal.
Kebutuhan makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, sanitasi, keamanan serta perlindungan kelompok rentan harus menjadi perhatian selama masa tanggap darurat.
Pada saat yang sama, bangunan yang mengalami kerusakan perlu diperiksa sebelum kembali digunakan masyarakat.
BMKG juga mengingatkan bahwa setelah gempa utama masih terdapat aktivitas gempa susulan sehingga masyarakat tetap perlu mengikuti informasi resmi dan arahan petugas.
Sikka dalam Situasi Darurat
Gempa M7,7 telah mengubah suasana Kabupaten Sikka. Pusat kegiatan yang semula disiapkan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI kini berubah menjadi bagian dari jaringan penanganan warga terdampak.
Gelora Samador menjadi salah satu pusat konsentrasi pengungsi dengan 1.264 warga dari 306 KK, sementara titik-titik pengungsian lainnya menampung ratusan warga.
Di tengah situasi tersebut, keputusan meniadakan seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-81 menjadi konsekuensi dari kondisi darurat yang sedang dihadapi.
Kini perhatian utama berada pada keselamatan manusia.
Proses evakuasi, pencarian, pendataan korban, verifikasi kerusakan dan penanganan pengungsi masih menjadi pekerjaan utama Pemerintah Kabupaten Sikka bersama seluruh unsur terkait.
Sementara itu, angka korban dan kerusakan harus terus diperbarui berdasarkan verifikasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yuven Fernandez
Sumber: Pemkab Sikka/BPBD dan BMKG
