SOPPENG,BreakingNewsPost.id — Musim kemarau mulai menekan masyarakat Kabupaten Soppeng. Kekeringan tidak hanya berdampak pada lahan pertanian padi, cabai, bawang merah dan jagung, tetapi juga mulai menggerus ketersediaan sumber air bersih. Kondisi tersebut dirasakan warga di sejumlah wilayah, termasuk sebagian desa di Kecamatan Lilirilau.
Aktivis hukum Rudiandi, C.FLE., C.BJ., C.EJ., C.In., angkat bicara menyikapi kondisi tersebut, Sabtu (22/8/2026). Ia menilai persoalan air perlu mendapat perhatian serius karena dampak kemarau mulai menyentuh dua kebutuhan utama masyarakat, yakni keberlangsungan pertanian dan ketersediaan air bersih.
“Persoalan air harus menjadi perhatian serius. Ketika sumber air mulai menyusut, dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Rudiandi.
Keluhan serupa disampaikan seorang warga yang ditemui di lapangan. Warga tersebut mengatakan debit sumber air di wilayahnya mulai berkurang, bahkan sebagian sumber air mulai mengering.
“Kami sudah kewalahan. Sumber air sudah mulai mengering,” ujar warga meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Informasi yang dihimpun menunjukkan sebagian masyarakat mulai menghadapi keterbatasan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air untuk mandi, mencuci, memasak hingga kebutuhan konsumsi menjadi persoalan ketika debit sejumlah sumber air terus menurun.
Tekanan serupa terjadi di sektor pertanian. Sejumlah lahan sawah dan komoditas hortikultura menghadapi keterbatasan pasokan air. Kondisi itu berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman apabila kemarau berlangsung lebih panjang.
Bagi petani padi, cabai, bawang merah dan jagung, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan tanaman hingga masa panen. Penurunan debit sumber air dapat meningkatkan risiko kerugian apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Di Kecamatan Lilirilau, persoalan air bersih menjadi perhatian karena sebagian masyarakat masih bergantung pada sumber air setempat. Ketika debit air menurun, warga harus menghadapi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Rudiandi meminta pemerintah daerah dan instansi teknis tidak menunggu persoalan berkembang menjadi krisis.
“Pemerintah perlu segera memetakan desa-desa yang mulai mengalami kekurangan air. Jika sumber air masyarakat semakin menyusut, distribusi air bersih perlu disiapkan sebagai langkah antisipasi,” katanya.
Menurut Rudiandi, penanganan dampak kemarau tidak cukup hanya berfokus pada sektor pertanian. Penyediaan sumber air alternatif, pembangunan sumur bor, penguatan jaringan pengairan, serta distribusi air bersih perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan pendataan secara faktual terhadap wilayah terdampak.
“Data lapangan penting. Pemerintah perlu mengetahui berapa sumber air yang mulai menyusut, wilayah pertanian yang terdampak, serta jumlah warga yang membutuhkan bantuan air. Dengan begitu, penanganannya bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memastikan setiap langkah penanganan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan. Pemetaan debit sumber air, kondisi lahan pertanian, serta jumlah masyarakat terdampak diperlukan agar intervensi dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.
BMKG sebelumnya memprakirakan periode Juli hingga September 2026 sebagai periode puncak musim kemarau di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan dampaknya terhadap ketersediaan air perlu ditingkatkan.
Persoalan air di Soppeng tidak semata menyangkut produksi pertanian. Ketika sumber air bersih ikut menyusut, kebutuhan dasar masyarakat turut berada dalam tekanan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan segera melakukan langkah mitigasi, terutama di wilayah yang mulai menunjukkan gejala kekurangan air.
Kemarau bukan hanya mengeringkan lahan. Ketika sumber air bersih ikut menyusut, yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil panen, tetapi kebutuhan dasar masyarakat.Red
